Data ICW mengungkapkan adanya temuan anggaran senilai Rp90 miliar lebih diperuntukkan bagi influencer. Kuat dugaan anggaran fantastis itu juga dialokasikan untuk kelompok buzzer yang menjadi salah satu unsur influencer.
Aktivitas buzzer yang diindikasikan menyokong pemerintahan Joko Widodo pun kembali mendapatkan sorotan publik.
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf mengatakan, sudah seharusnya negara menghentikan anggaran itu karena tidak jelas siapa influencer yang menjadi sasaran program.
Apalagi, produk kerja para influencer tersebut hingga saat ini belum jelas apa yang telah dikerjakan.
"Mestinya negara harus stop anggaran ini karena tidak efektif karena tidak jelas siapa influencernya dan apa indikator kinerjanya," demikian kata Gde Siriana dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).
Analisa Gde, jika pada influencer hanya menjadi kelompok yang membenarkan dan mendukung kebijakan penguasa maka dampaknya tidak akan mampu membangun kepercayaan publik.
Situasi saat ini, dijelaskan Gde, masyarakat sudah cerdas dalam membedakan mana yang menjadi kondisi objektif lapangan dengan yang disampaikan oleh pemerintah.
"Di sisi lain buzzer yang diyakini masyarakat sebagai bagian dari influencer ini justru menimbulkan banyak perselisihan dan keonaran dengan serangan-serangan kepada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah," pungkas Gde. (rmol.id/ima)