Gerindra sebagai partai dengan perolehan suara terbesar kedua, seharusnya bisa mengambil banyak peran di pemerintahan. Apalagi, ketua umumnya, Prabowo Subianto masuk dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.
Sayangnya, Prabowo akhir-akhir ini seolah-olah tak berkutik dan irit bicara usai masuk Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
"Kalau pilihannya masuk pemerintah (tapi) Gerindra tidak bisa apa-apa, kenapa masuk pemerintahan? Kalau misalnya Prabowo tidak bisa ngomong apa-apa, kenapa masuk pemerintahan?" tanya pakar hukum tata negara, Refly Harun di channel YouTube-nya seperti dikutip redaksi, Sabtu (13/2).
Beragam pertanyaan tersebut wajar dilontarkan. Sebab status Gerindra merupakan partai terbesar kedua setelah PDI Perjuangan di pemerintahan. Namun besarnya Gerindra dan Prabowo seakan tak berdampak signifikan terhadap sepak terjangnya.
Di sisi lain, Refly mengurai banyak kontribusi dan perbaikan yang sebetulnya bisa dilakukan Prabowo dan Gerindra di pemerintahan.
"Misalnya merujuk survei Indikator Politik yang mengatakan, tingkat demokrasi hanya 53 persen. Artinya, ada orang melihat 47 persen, atau katakanlah yang belum menjawab bahwa ada masalah dalam demokrasi," paparnya.
"Gerindra dan Prabowo harus lebih banyak bicara, self critic kalau mereka merasa di pemerintahan," demikian Refly Harun. (rmol/zul)