Defisit APBN hingga November 2020 tercatat mencapai Rp833,7 triliun atau 5,60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp369,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja pemerintah.
Di mana pendapatan negara hanya mencapai Rp1.423 triliun, sedangkan posisi belanja negara meningkat mencapai Rp2.306,7 triliun seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional.
"Defisit hingga bulan November masih on track, sebesar Rp833,7 triliun atau 5,60 persen terhadap PDB," ujarnya di Jakarta, kemarin (21/12).
Bendahara Negara ini merincikan, penerimaan negara yang mencapai Rp1.423 triliun tersebut berasal dari pajak sebesar Rp1.108,8 triliun, PNBP Rp304 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp9,3 triliun.
Sedangkan untuk belanja negara yang mencapai Rp2.306,7 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp1.588,7 triliun, dan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp748 triliun.
Dengan realisasi tersebut, maka defisit anggaran APBN 2020 hingga November 2020 tercatat 5,60 persen atau setara Rp833,7 triliun terhadap PDB. Adapun dalam Perpres 72 Tahun 2020 defisit APBN diizinkan hingga mencapai Rp1.039,2 triliun atau sekitar 6,34 persen.
Terpisah, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn mengatakan, sebagai negara yang sudah dinyatakan masuk dalam upper income country, Indonesia memiliki bekal untuk bisa kembali mencapai defisit APBN pada level 3 persen.
Sehubungan dengan itu, Ralph menuturkan Indonesia perlu untuk memperkuat pendapatan. Di antaranya dengan mempertimbangkan untuk memangkas belanja negara dan efisiensi subsidi.
“Untuk memperkuat pendapatan, ada juga belanja yang bisa dipangkas. Tapi harus dipertimbangkan dengan baik sehingga efisiensi itu bisa dicapai,” ujar dia. (din/zul)