Pernyataan Ridwan Kamil atau Kang Emil terkait Mahfud MD mendapat dukungan dari politisi PAN, Sarifuddin Suding. Anggota Komisi III DPR menyebut Mahfud MD juga harus dimintai keterangan oleh polisi.
"Saya kira memang Mahfud Md juga harus dimintai keterangannya, yang memberikan ruang kepada para penjemput Habib Rizieq di bandara sehingga terjadi kerumunan," katanya.
Dijelaskannya, kerumunan saat penjemputan HRS menjadi awal dari sejumlah kasus yang muncul. Termasuk kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI).
"Berawal dari kerumunan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan pihak kepolisian terhadap Habib Rizieq dan beberapa pengikutnya. Bahkan rangkaian proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian berujung pada meninggalnya enam laskar FPI dalam perspektif asas kasualitas masih satu rangkaian peristiwa," terangnya.
Berbeda yang diungkapkan politisi PKS Achmad Dimyati Natakusumah. Dia menilai Mahfud tak harus bertanggung jawab. Sebab pernyataan Mahfud yang mengizinkan masyarakat ikut menjemput Habib Rizieq tidak salah.
"Apa yang salah dari Mahfud Md? Ya kan boleh mengizinkan siapa pun, kerabatnya, apalagi pemimpinnya, menjemput presiden, kan boleh. Asalkan tertib kan, tertib dan sesuai ketentuan. Jadi, menurut saya, apa yang disampaikan Pak Mahfud nggak ada yang salah, nggak salah juga ya, bener itu," katanya.
Karenanya, polisi tak perlu memeriksa Mahfud dalam kasus kerumunan Habib Rizieq. Kalau polisi memanggil Mahfud, dia meyakini itu hanya formalitas.
"(Mahfud) nggak perlu (dimintai keterangan), itu sudah jelas. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Mahfud, kan (Mahfud) orang hukum ya, normatif, saya rasa nggak perlu dipanggil, dan hanya basa-basi kalau dipanggil," terang anggota Komisi III DPR ini.
Sementara politisi Demokrat Syarief Hasan menilai tanggung jawab itu harus dilakukan semua elemen sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi).
"Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Intinya semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya," katanya.
Dia menilai tak elok jika ada pihak yang saling melempar tanggung jawab. Dia justru menilai pejabat daerah harus melakukan lebih dari tupoksinya, bukan malah mengurangi.
"Jadi tidak elok kalau saling melempar tanggung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak," ujarnya. (gw/zul)