Dia lantas menyinggung janji-janji pihak yang menyatakan tidak akan korupsi. Pada kenyataannya melakukan korupsi.
"Dulu kan ada yang janji lompat dari Monas dan sejenisnya saja tidak ada pengaruhnya, sehingga yang penting adalah membangun sistem agar celah korupsi tidak terjadi, kalau janji-janji saja nanti cuma sekadar gombal," katanya.
Dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR itu, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga tidak ada seorang pun yang mendesak untuk mengganti para menteri.
"Presiden punya ukuran sendiri dalam memilih menterinya. Jadi tidak perlu mendesak seakan-akan mengatur presiden, itu semua hak prerogatif penuh Presiden, tentu kita menginginkan menteri yang terbaik dalam bekerja dan punya track record bebas korupsi tentu menjadi standar," papar Daniel.
Senada diungkapkan politisi NasDem, Effendi Choirie. Dia mengingatkan tidak etis bila relawan mendesak Presiden melakukan reshuffle.
"Soal jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Kita boleh saja memberi saran dan masukan. Tapi kita nggak etis kalau paksa-paksa atau mendesak-desak presiden untuk ganti menteri. Presiden sudah tahu mana yang perlu diganti atau tidak, mana yang efektif mana yang tidak," katanya. (gw/zul/fin)