Langkah TNI dianggap sudah ‘offside’ karena mencopoti baliho Habib Rizieq Shihab yang bukan merupakan salah satu tupoksinya.
Hal itu diamini analisis politik Ray Rangkuti menanggapi perintah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurahman kepada anak buahnya agar mencopoti baliho HRS.
Tindakan TNI yang mencopoti spanduk dan baliho HRS menuai tanggapan dari banyak pihak. Pasalnya, mencopoti baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu sejatinya menjadi tugas Satpol PP.
Di sisi lain, Ray pun menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mecegah tindakan Pangdam Jaya.
Menurutnya, sebagai pimpinan negara, Jokowi memberikan arahan kepada TNI bahwa penurunan baliho HRS itu bukan wewenang mereka.
Demikian disampaikan direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) itu dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (23/11).
“Mestinya dengan kasus kemarin, presiden segera memberi arahan bahwa menurunkan baliho bukanlah tugas TNI, tapi satpol PP, dan paling jauh adalah polisi,” jelas Ray dikutip dari Pojoksatu.
Begitu juga dengan pihak kepolisian. Orang nomor satu di Indonesia itu harus bisa memastikan kinerja polisi dengan baik.
“Presiden juga harus memastikan bahwa polisi kita bekerja cepat dan tanggap agar tidak mengundang kesemerawutan berikutnya,” ucap Ray.
Sekalipun begitu, lanjut aktivis 98 itu, HRS dan kelompoknya juga memang perlu diingatkan untuk menjaga demokrasi yang berjalan.
“Habib Rizieq jangan semaunya juga berbuat sesuatu. Harus bisa menjaga demokrasi karena adalah bagian menjaga keadaban publik,” tegasnya.
“Mimbar kebebasan bersuara tidak boleh dipakai sebagai sarana untuk mencaci-maki, menantang sana sini, dan bahkan sampai menghujat,” pungkasnya. (pojoksatu/ima)