Pemerintah menganggarkan dana Rp87 triliun untuk bantuan sosial (bansos) 2021 bagi masyarakat terdampak COVID-19. Sedangkan untuk bansos beras, masih menunggu petunjuk Presiden Joko Widodo.
Menteri Sosial RI Juliari Batubara mengatakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan pagu anggaran bansos 2021 bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Rp87 triliun. Total anggaran tersebut untuk tiga program bansos.
"Alokasi anggaran tersebut nantinya diperuntukkan bagi tiga program yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST)," katanya saat konferensi pers secara daring, Kamis (5/11).
Diterangkannya, per Kamis (5/11) pagu alokasi anggaran untuk bansos di Kemensos berkisar Rp86 triliun hingga Rp87 triliun. Namun, jumlah tersebut sewaktu-waktu bisa berubah
"Kita tidak tahu apakah pagu alokasi ini diubah lagi atau tidak," katanya.
Namun, ditegaskannya, anggaran itu pada dasarnya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Seluruh kementerian dan lembaga melakukan realokasi anggaran.
Terkait penyaluran bansos, dikatakannya, selama dua bulan terakhir tak menemui kendala yang signifikan. Bahkan untuk penyaluran bansos beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga telah selesai. Sedangkan yang masih berjalan saat ini semuanya nontunai.
"Jadi kelihatannya tidak terlalu terpengaruh oleh cuaca," ujarnya.
Selain itu, sebelumnya politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan tentang anggaran Rp128,927 triliun untuk bansos program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat COVID-19. Dari total anggaran tersebut, pihaknya telah mengucurkan anggaran Rp112,728 atau 87,44 persen.
"Pagu PEN yang ada di Kementerian Sosial Rp128,927 triliun itu sudah terserap sekitar Rp112,728 triliun, artinya yang sisanya itu sudah dijadwalkan pencairannya di bulan November ini dan Desember," katanya.
Anggaran tersebut diperuntukan bagi 6 program Perlindungan Sosial yang ada di Kemensos. (lihat grafis).
Senada dengan itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan untuk bansos sebenarnya banyak saluran kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.
"Meskipun demikian, yang menjadi tulang punggung dari bansos ini tetap di Kementerian Sosial kemudian didampingi Kementerian Desa," ujarnya.
Dicontohkannya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan turun langsung menyokong Kemensos apabila dana di kementerian tersebut telah habis.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengatakan pemerintah juga tengah mempertimbangkan bansos beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH). Program tersebut masih menunggu arahan Presiden Jokowi.