Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga 2021 mendatang. Bantuan diperpanjang karena UMKM masih tertekan akibat pandemi Covid-19.
"Iya, sesuai arahan dari Presiden Jokowi bahwa ekonomi kuartal I tahun depan masih cukup berat bagi UMKM. Sehingga program sosial akan menjadi perhatian pemerintah,'' ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, kemarin (4/11).
Tahun 2021 pada kuartal pertama, kata Teten, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi masih belum sepenuhnya pulih. Karenanya, melanjutkan program bantuan sosial dinilai tepat untuk melindungi kelangsungkan bisnis UMKM dalam negeri.
"Sehingga ini mudah mudahan menjadi perubahan mendasar di sektor UMKM," kata Teten.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, bahwa pemerintah akan melanjutkan bantuan untuk masyarakat tahun depan.
Program tersebut, kata Airlangga, mulai dari bantuan sosial Jabodetabek dan non-jabodetabek hingga bantuan untuk para pengusaha mikro.
"Terkait program-program yang berjalan dari PEN adalah program PKH, sembako baik jabodetabek maupun tunai di non jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik, logistik, blt desa, investasi koperasi melalui LPDP, bantuan pelaku usaha mikro bpum, dan khusus tahun depan akan dilanjutkan program prioritas atau unggulan," tutur Airlangga.
Tidak hanya itu, bantuan subsidi gaji juga akan dilanjutkan. Nantinya bantuan tersebut akan diberikan pada kuartal pertama tahun 2021. "Bantuan untuk subsidi gaji akan dilanjutkan kuartal pertama tahun depan," ungkapnya.
Dengan dilanjutkannya program bantuan sosial ini, Airlangga berharap akan menjaga daya beli masyarakat akibat Covid-19. Dengan demikian, ekonomi akan pulih. "Program-program ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi Covid," ucapnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memastikan bahwa program pemulihan UMKM dan dunia usaha akan tetap dianggarkan hingga 2021. Hal itu untuk mendorong pengembangan kewirausahaan meski di tengah pandemi Covid-19.
"Program-program untuk pemulihan UMKM dan dunia usaha akan tetap dianggarkan untuk tahun depan, sehingga dapat dijadikan bagian dari upaya pengembangan kewirausahaan pemuda," ujar Ma'ruf Amin.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengungkapkan, dari total alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp695,2 triliun, sebanyak Rp128 triliun dialokasikan untuk UMKM. Sementara sebesar Rp170 triliun lainnya disediakan untuk insentif bagi dunia usaha dan sektor korporasi termasuk BUMN.
"Perlu kita pikirkan bersama bagaimana memanfaatkan anggaran tadi untuk sekaligus meningkatkan kapasitas kegiatan usaha mikro dan kecil," tukasnya. (din/zul/fin)