Sedangkan anggaran mobil dinas bagi lima anggota Dewan Pengawass KPK masing-masing Rp702,9 juta. Nilai tersebut serupa dengan mobil dinas yang dianggarkan bagi masing-masing anggota eselon I atau pejabat struktural KPK yang berjumlah enam orang.
Terkait itu, Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad menilai pengadaan mobil dinas bagi KPK telah menggeser budaya organisasi dan kode etik atau code of conduct KPK. Menurutnya, KPK bakal kehilangan eksistensi jika tidak melakukan penghematan anggaran serta menjunjung kesederhanaan.
"Menurut saya, eksistensi KPK jadi kehilangan kalau KPK itu tidak melakukan penghematan anggaran dan kesederhanaan dalam menggunakan fasilitas," kata Samad.
Samad mengungkapkan, penghematan dan kesederhanaan merupakan budaya yang seharusnya diterapkan KPK sebagai lembaga antirasuah. Lebih lanjut, ia menilai kesederhanaan itu dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi lembaga-lembaga negara lainnya guna melakukan penghematan anggaran terhadap keuangan negara.
Samad mengatakan, belanja kendaraan dinas dengan harga miliaran rupiah akan memberikan kesan hidup mewah para anggota KPK. Ia menegaskan, sikap tersebut justru bertentangan dengan sikap KPK untuk melakukan penghematan dan tampil sederhana.
"Tapi kalau ini (belanja mobil dinas miliaran) kan kesannya mewah ya, anggaran ini besar berarti tidak menghemat biaya, sudah bukan sederhana lagi kalau begitu," ucapnya. (riz/gw/zul/fin)