Pemerintah melalui Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) menyatakan, bahwa 36 juta dosis vaksin Covid-19 akan tersedia di kuartal IV 2020. Pengadaan dosis vaksin untuk 160 juta orang akan dilakukan secara bertahap.
Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian sekaligus Ketua PCPEN, Airlangga Hartarto menyebutkan, bahwa ada beberapa tahapan di kuartal IV 2020 ditargetkan ada 36 juta dosis vaksin. Kemudian, pada kuartal I 2021 ada 75 juta dosis, kuartal II ada 105 juta dosis, kuartal III ada 80 juta dosis dan kuartal IV ada 80 juta dosis.
"Hal-hal teknis terkait pengadaan vaksin dan vaksinasi akan ditentukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) berikut dengan roadmap imunisasinya yang tengah disiapkan," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Sabtu (3/10).
Airlangga menambahkan, bahwa 160 juta masyarakat membutuhkan setidaknya 320 hingga 370 juta vaksin. Artinya, nanti vaksin ditargetkan akan disuntikkan ke masyarakat usia produktif dari rentang 19 tahun hingga 59 tahun.
"Vaksinasi juga akan diutamakan kepada petugas garda depan dalam penanganan Covid-19 terlebih dahulu. Baik tenaga kesehatan, tenaga medis, TNI, Polri, Satpol PP dan dipertimbangkan pasien yang comorbid," terangnya.
Airlangga menuturkan, bahwa vaksinasi massal nanti akan melibatkan sebanyak 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, kemudian pemerintah baik RS kementerian, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta pihak swasta dan 49 KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) di wilayah kerja masing-masing.
"Kemudian pemerintah akan menyiapkan SDMnya, lalu terkait logistik baik sarana, penyimpanan, distribusi, pelatihan semua berpedoman dari Kemenkes," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta PT Bio Farma (Persero) segera memproduksi alat PCR test dan rapid test untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan dalam negeri.
"Sekarang kita lihat BPPT dan Bio Farma untuk menyusun list apa saja yang dibutuhkan dan impor produk apa saja yang kita batasi," ujar Luhut.
Luhut mendorong, agar kapasitas produksi domestik dapat terserap terlebih dahulu dan impor bila produksi dalam negeri tidak mencukupi. "Oleh karena itu nanti BUMN (badan usaha milik negara) kita dorong untuk membantu investasi dalam bidang ini," imbuhnya
Secara teknis, lanjut Luhut, alat tes PCR Bio Farma sudah bisa produksi 1.5 juta dan bisa naik 3.5 juta per bulan. Untuk itu, guna menggenjot angka produksi, industri-industri dalam negeri bisa masuk di sektor farmasi.
"Reagen ini saya minta Pak Honesti (Dirut Bio Farma) untuk juga produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri masih terbatas, sekarang bagaimana kita tingkatkan kapasitas itu," pungkasnya. (der/zul/fin)