Di tengah krisis yang melanda tanah air akibat pandemi Covid-19, nama Prabowo Subianto mulai tenggelam. Padahal, tema ini akan menjadi isu yang penting dalam pemilihan umum (pemilu) di semua negara, termasuk Indonesia.
Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan tampaknya sangat serius dalam bekerja hingga tidak memperhatikan menurunnya dukungan publik terhadap dirinya.
Digadang-gadang akan ikut kembali dalam perhelatan Pemilu 2024, Prabowo sendiri terkesan diam dalam memanfaatkan situasi krisis.
Sebaliknya, Prabowo justru dianggap telah menyalahi prinsip-prinsipnya dahulu. Tentu selain berkomitmen untuk masuk ke dalam pemerintahan.
Prabowo dulu dikenal dengan sentimen anti-Cina, namun keadaan saat ini menunjukkan ia tampak nyaman dengan Beijing. Buktinya, Cina adalah salah satu negara pertama yang dikunjungi oleh Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2019.
Dimuat Nikkei Asian Review pada Rabu (30/9), Prabowo juga lah yang mengoordinasikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Cina ketika awal pandemi. Ia pun memimpin upacara penyambutan bantuan itu ketika tiba di Jakarta pada Maret dan Mei.
Bukti selanjutnya adalah ' 'bungkamnya' Prabowo secara terbuka ketika kapal Cina berada di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Kami memiliki tekad yang sama, Indonesia melihat Cina sebagai teman dekat, dan kami akan bekerja sama sebaik mungkin untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Prabowo pada Mei.
Indonesia selama ini memang berusaha untuk netral terhadap sengketa Laut Cina Selatan. Meski pada saat yang bersamaan, Beijing mulai meningkatkan ketegangan dengan Jakarta.
Pakar hubungan internasional dan pertahanan dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menyebut, langkah Prabowo untuk berbicara hati-hati dengan Cina adalah hal yang tepat, khususnya di tengah situasi ketegangan antara Beijing dan Washington yang dapat memicu perang proksi di Laut Cina Selatan.
"Meski Cina adalah ancaman, kita juga perlu melibatkan mereka. Indonesia sebenarnya membutuhkan Cina, dan Cina membutuhkan Indonesia," kata Teuku, merujuk pada hubungan ekonomi kedua negara dikutip dari RMOL.
"Dan kita tidak bisa menyatakan negara mana pun sebagai musuh. Jika Prabowo terdengar terlalu tegas, itu akan membuat takut banyak orang," sambungnya.
Anggaran pertahanan Indonesia untuk tahun ini sendiri naik 22 persen dari tahun lalu, menjadi Rp131,2 triliun. Jumlah tersebut telah dipotong 11 persen karena pandemi tetapi tetap menjadi yang terbesar bagi kementerian dan lembaga negara mana pun di Indonesia.
Dengan anggaran tersebut, Prabowo tampak berniat melanjutkan kontrak pembelian jet tempur Su-35 senilai 1,1 miliar dolar AS dari Rusia, meski ada ancaman sanksi dari AS.
Rezasyah mengatakan, Rusia juga kemungkinan menjadi target sebenarnya dari pembicaraan pertahanan Prabowo dengan Turki dan Ukraina, yang memiliki stok persenjataan Rusia, karena sanksi AS tidak berlaku untuk barang-barang yang dibeli melalui pihak ketiga.