Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari wilayah pantura menilai nasib petani saat ini semakin terpuruk. Karena banyak sekali persoalan yang mendera, mulai dari sarana prasarana pertanian hingga kesulitan mendapatkan pupuk.
Anggota DPRD Kabupaten Tegal Bakhrun, Jumat (25/9) mengatakan, persoalan pertanian hingga kini belum menjadi prioritas pembangunan. Dicontohkan, debit air yang terus berkurang, dan dangkalnya saluran irigasi pertanian menjadi salah satu kendalanya. Sisi lain, masih banyak lahan di Kabupaten Tegal yang luasnya di atas 1.000-3.000 hektare yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng dan di atas 3.000 hektare kewenangan pemerintah pusat.
"Kewenangan pemkab di bawah 1.000 hektare. Tidak banyak yang menjadi kewenangan pemkab, sehingga tidak bisa berbuat banyak,” katanya.
Selain itu, tambah Bakhrun, tentang Kartu Tani yang digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Banyak petani yang belum memilikinya sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan petani yang sudah punya Kartu Tani banyak yang tidak bisa digunakan, karena sarananya tidak menunjang.
Parahnya lagi, petani penggarap tidak bisa mendapatkan Kartu Tani, karena tidak memiliki lahan sendiri. Mestinya data penerima Kartu Tani harus di-update agar peruntukannya tepat sasaran.
"Sarana dan prasarana penunjang juga harus dipenuhi, baik Kartu Tani, mesin gesek ATM, dan data RDKK yang harus benar-benar valid,” tambahnya.
Kondisi itu, lanjut Bakhrun, diperparah dengan harga bahan pangan yang tidak stabil. Terlebih, saat panen raya, harga jatuh. Pemerintah diminta menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang menguntungkan bagi petani. Petani juga terkendala modal, dan selama ini pemkab tidak menyediakan bantuan modal bagi petani.
Pihaknya berupaya mendorong bupati Tegal untuk menyediakan anggaran modal bagi para petani. Karena petani tidak mengenal corona. Mereka tetap keluar rumah untuk menanam padi dan bahan pangan lainnya. Makanya, pantas jika petani mendapatkan julukan pahlawan pangan dan ekonomi. (guh/ima)