Untuk kali pertama Jaksa Pinangki Sirna Malasari duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9). Dalam sidang tersebut, Kejaksaan Agung menjerat Pinangki dengan 3 dakwaan.
Yakni penerimaan suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Selain itu, gaji Pinangki sebagai jaksa juga diungkap dalam persidangan.
Sidang tersebut diketuai oleh IG Eko Purwanto. Seperti sidang lainnya, ketua majelis mempersilakan jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaannya. Ada 53 halaman dakwaan terhadap Pinangki.
Ketua Tim JPU Kejaksaan Agung, KMS Roni mengatakan untuk dakwaan primer dibacakan seluruhnya. Namun, yang subsider tidak. Alasannya, karena faktanya sudah lengkap dan tertuang dalam dakwaan.
"Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi penerimaan sesuatu dari Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Roni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9).
Penerimaan tersebut bertujuan agar Pinangki mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung. Yakni agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK No 12 tertanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi. Sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
Dalam surat dakwaan disebutkan Pinangki menerima uang USD 500 ribu (sekitar Rp7,4 miliar). Selanjutnya, USD 50 ribu (sekitar Rp740 juta) diberikan kepada advokat Anita Dewi Kolopaking. Sehingga Pinangki menguasai uang senilai USD 450 ribu (sekitar Rp6,6 miliar).
Selanjutnya, Pinangki menukarkan USD 337.600 menjadi Rp4.753.829.000 di money changer. Saat itu, dia menggunakan nama sopir Pinangki yang bernama Sugiarto. Pinanki memerintahkan Sugiarto menukarkan USD tidak melebihi Rp500 juta. Tujuannya agar tidak terpantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selanjutnya Sugiarto menukarkan USD tersebut di Tri Tunggal Money Changer di Blok M Plaza lantai 2 pada 27 November 2019 hingga 10 Maret 2020. Total penukaran sebanyak USD 280 ribu yang dikonversi menjadi Rp3.908.408.000
"Terdakwa meminta suaminya yaitu AKBP Napitupulu Yogi Yusuf untuk menukarkan uang USD. Selanjutnya Yogi Yusuf memerintahkan stafnya bernama Beni Sastrawan untuk menukarkannya," papar Roni.
Total uang yang ditukarkan adalah USD 47.600 menjadi Rp696.722.000. Uang tersebut diberikan secara tunai maupun ditransfer ke rekening Pinangki atau adik Pinangki. Yaitu Pungki Primarini.
Pinangki juga diketahui meminta orang lain menukarkan USD 10 ribu menjadi Rp148.700.000 pada 11 Mei 2020. Selanjutnya, disetor ke rekening Pinangki. JPU menyebut total penukaran uang pada 27 November 2019 hingga 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600. Jika dikonversi menjadi Rp4.753.829.
Uang tersebut diduga berasal dari pendapatan yang tidak wajar. Menurut JPU, jumlah tersebut sangat jauh dari total gaji dan tunjangan yang diterima Pinangki sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung pada 2019-2020.
"Sebagai jaksa, tiap bulan terdakwa menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.921.750. Selain itu, masih ada tambahan penghasilan suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf sebagai anggota Polri sebesar Rp11 juta per bulan," urainya.
Dalam surat dakwaan disebutkan, Pinangki menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Di antaranya membeli mobil, perawatan kecantikan dan menyewa apartemen mewah (selengkapnya lihat grafis, Red).