Verifikasi dan validasi data nomor ponsel calon penerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen masih terkendala proses. Bahkan, laman yang disediakan Kemendikbud untuk proses verifikasi dan validasi data tersebut tidak bisa diakses.
Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri, ikut angkat bicara. “Kalau program belum matang jangan dipaksakan, matangkan terlebih dahulu baru dilaksanakan. Sumber kendala justru bersumber dari laman verifikasi dan validasinya yang tidak bisa diakses,” ungkap Sakinah di Jakarta, Rabu (16/9).
Politisi perempuan PKS asal Sulawesi Tengah ini kembali mewanti-wanti Kemendikbud. “Sejak awal kami sudah mewanti-wanti kepada Kemendikbud agar memperhatikan seluruh siswa, guru, mahasiswa yang berada di daerah 3T. Tujuannya agar tetap dapat menggunakan subsidi kuota dengan baik. Namun masih dalam proses verifikasi saja sudah bermasalah,” ucapnya.
Verifikasi dan validasi nomor ponsel untuk program bantuan kuota internet dari Kemendikbud sebagai fasilitas pembelajaran jarak jauh bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen seharusnya pekan ini dapat didistribusikan.
“Operator sekolah diminta cepat selesaikan input data. Mereka berjuang tak kenal waktu. Tetapi server Kemendikbud bermasalah. Sangat lambat, sekarang tidak bisa diakses,’’ paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperpanjang batas akhir proses verifikasi dan validasi data telepon seluler siswa, mahasiswa, guru dan dosen hingga Selasa (15/09).
Proses verifikasi nomor telepon seluler penerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud seyogyanya ditutup pada Jumat, (11/9) lalu. Sebab, proses input data nomor telepon seluler tidak sesuai dengan target yang dicanangkan.
Jumlah nomor ponsel yang masuk Dapodik hingga Jumat lalu baru 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa aktif. Begitu juga 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di seluruh penjuru nusantara.
Sementara itu, nomor ponsel yang telah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan 161 ribu nomor ponsel dari 250 ribu dosen.
Kemendikbud bakal mengupayakan untuk membuka gelombang kedua pendataan subsidi kuota bagi siswa. Tujuan dari kebijakan tersebut, agar subsidi dapat dialirkan hingga 100 persen.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie mengatakan, ada kemungkinan pendataan nomor handphone penerima subsidi kuota untuk belajar daring akan kembali diperpanjang. “Nanti di akhir bulan rencananya ada gelombang berikutnya. Tetapi masih kami sempurnakan drafnya dulu. Kemendikbud masih membuka pendataan dari satuan pendidikan,” kata Hasan.
Menurutnya, Kemendikbud masih akan menata mekanisme pembukaan gelombang kedua dan akan menyusun ulang skema pendataan agar lebih efektif. “Kemendikbud masih akan menampung pendataan nomor telepon seluler siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Pendataan gelombang pertama ini bakal dilanjutkan terlebih hingga akhir bulan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Kepala BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani menegaskan verifikasi dan validasi nomor ponsel siswa dan guru terus berjalan.
Sejauh ini, lanjutnya, dari jumlah 44 juta siswa, data nomor ponsel yang dinyatakan telah sesuai format sebanyak 55,2 persen atau 24,7 juta nomor. Proses itu juga bersamaan dengan verifikasi yang dilakukan oleh provider dari 24,7 juta nomor tersebut. Menurutnya, sebanyak 57,3 persen dinyatakan sebagai nomor aktif.
Untuk bantuan kuota pada jenjang pendidikan tinggi, sejauh ini sebanyak 5,1 juta nomor dari total jumlah mahasiswa sebanyak 8 juta mahasiswa aktif telah didata. "Saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi," ujar Evy.