Angka kemiskinan diperkirakan akan melonjak lebih dari 10 persen pada tahun depan. Hal itu terjadi apabila RAPBN 2021 tidak dilakukan revisi.
Ekonom INDEF Didi Damanhuri menjelaskan, RAPBN 2021 yang tidak dirancang untuk menjawab tantang pandemi Covid-19 sebagaimana yang terjadi tahun ini.
Hal itu, kata dia, tercermin dari anggaran yang tidak mendukung untuk rakyat miskin dan renta. Justru, anggaran gemuk diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang naik menjadi Rp414 triliun pada tahun depan. Sementara tahun ini 281,1 triliun.
Sebaliknya anggaran kesehatan yang merupakan akar permasalahan krisis corona malah pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Rp169,7 triliun. Nah, berkaca dari postur itulah, ia mengatakan target pemerintah menekan angka kemiskinan di kisaran 9,2-9,7 persen tak bakal tercapai.
"Kalau komposisi RAPBN 2021 dinilai sebagai amunisi dalam memecahkan masalah, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, justru menurut saya kalau dipertahankan kemiskinan bisa di atas 10 persen," ujarnya dalam video daring, kemarin (8/9).
Selain kemiskinan, masalah sama juga akan terjadi pada tingkat ketimpangan (rasio gini). Ia memperkirakan rasio gini bakal menembus angka 4 atau meleset dari target pemerintah di 2021 yang 0,377-0,379.
Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi juga akan menguat. Dia bilang, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di level 4,5 persen sampai 5,5 persen tidak akan sampai. Malah, sebaliknya terkontraksi masih akan terjadi hingga 2021.
"Kemungkinan target pertumbuhan ekonomi yang 5,5 persen, jangan-jangan maksimal 2 persen, bisa 0 persen, bisa juga minus kalau pendekatannya demikian," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memperkirakan angka penduduk miskin tahun ini akan meningkat sekitar 3,9 juta orang dibandingkan September 2019.
Menurutnya, adanya intervensi perlindungan sosial yang telah dilaksanakan mampu menekan jumlah penduduk miskin baru menjadi 1,2 -2,7 juta dibandingkan September 2019 "Mudah-mudahan secara rasio masih bisa satu digit,” ujarnya.
Tahun 2021 mendatang, dia memperkirakan dengan adanya reformasi sosial dan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) tingkat kemiskinan ditargetkan dapat mencapai 9,2 persen- 9,7 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya berharap dengan berbagai program pemerintah khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.
"Masing-masing menjadi 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk kemiskinan, 7,7 hingga 9,1 untuk pengangguran terbuka," katanya.
Sedangkan untuk tingkat rasio gini, kata bendahara negara ini juga diperkirakan turun menjadi 0,377 hingga 0,379 pada 2021. Sedangkan indeks pembangunan manusia diharapkan meningkat menjadi 72,78 hingga 72,95.
"Itu mengidikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan masyarakat masih terus jadi pusat perhatian pemerintah," ujar Sri Mulyani.