Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI diminta untuk lebih memperhatikan nasib kaum buruh yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) atau baju hazmat tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.
Hal ini menyusul banyaknya perusahaan produsen baju hazmat dalam negeri yang mengalami ketersendatan dalam proses penyerapannya di Kementerian Kesehatan.
Hal itu disampaikan salah seorang produsen baju hazmat, Prima Pradana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/7).
Menurut Prima Pradana, saat wabah pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan meminta beberapa perusahaan untuk mempercepat produksi baju hazmat dalam negeri.
“Kami dengan segala cara mencoba memaksimalkan produksi baju hazmat apalagi seluruh dunia membutuhkan produk ini. Cuma sayangnya, ketika kami dari perusahaan menepati apa yang sudah menjadi komitmen bersama, pemerintah kurang memperhatikan apa yang telah kami produksi. Persoalannya ada di tingkat penyerapan yang kurang sesuai dengan komitmen di awal, dari sisi ekonomi, kami sangat dirugikan,” katanya.
Prima Pradana mengatakan, saat ini puluhan ribu buruh menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Namun, perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa karena semua menunggu kepastian dari pemerintah.
“Di gudang kami saja masih menumpuk jutaan set baju hazmat, bahkan sampai tidak tertampung. Kami berharap pemerintah memberikan kepastian terkait hal ini. Kalau ini tidak kunjung selesai, kami terpaksa gulung tikar dan mau tidak mau kami harus membuat keputusan pahit PHK terhadap para buruh-buruh kami yang sudah maksimal memproduksi baju hazmat ini,” ungkapnya. (dal/ima)