JAKARTA - Isu titip-titipan nama komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian memanas. Kedua belah pihak saling lempar pernyataan ke publik untuk memperkuat argumennya.
Politisi PDIP Adian Napitupulu yang Jumat (24/7) disebut lucu dan tak paham budaya korporasi oleh Arya Sinulingga, staf khusus (stafsus) Menteri BUMN Erick Thohir kali ini balik memberikan tanggapan.
Sebelumnya, Arya menjelaskan, selama ini, semua perusahaan juga tidak pernah mengumumkan membuka lowongan untuk jabatan direksi maupun komisaris.
“Mana ada perusahaan pernah buka loker untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka,” kata Arya.
Menanggapi hal itu, Adian menyebut justru Arya tidak paham korporasi. Ia menduga pernyataan Arya adalah arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir.
“Apakah ada korporasi yang mengumumkan lowongan untuk mengisi jabatan komisaris dan direksi secara terbuka melalui media? Ada! Dan itu sebenarnya bukan hal baru, bahkan sering dilakukan,” tegas Adian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7) dikutip dari Pojoksatu.
Adian skak mat Arya dengan membeberkan bukti sejumlah perusahaan yang pernah membuka lowongan direksi dan komisaris di media massa, di antaranya:
1. Perusda Pasar Surya Surabaya pada bulan April tahun 2017 pernah umumkan secara terbuka untuk lowongan sebagai direktur utama dan direktur administrasi keuangan.
2. PT Patralog pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2019 membuka lowongan kerja sebagai direksi.
3. PT Bank Jatim membuka lowongan untuk direktur utama dan direktur konsumer ritel dan usaha syariah pada 18 Desember 2019.
4. PT Jateng Petro Energi membuka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris pada tanggal 6 Mei 2020.
“Sebenarnya masih banyak contoh lainnya, tapi tidak mungkin saya tuliskan semua di sini,” kata Adian.
“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang diumumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut,” tegas Adian.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu kembali menegaskan bahwa ada sekitar 6.200 direksi dan komisaris di BUMN merupakan titipan lantaran sistem rekrutmennya tidak transparan.