“Menteri BUMN seharusnya mengetahui jika rangkap jabatan semacam itu melanggar banyak sekali prinsip manajemen dan etika perusahaan, mulai dari soal konflik kepentingan, penghasilan ganda, masalah kompetensi, jual beli pengaruh, transparansi, serta akuntabilitas," kata Fadli Zon.
Menurutnya, rangkap jabatan semacam itu juga melanggar banyak sekali undang-undang dan peraturan yang berlaku.
“Jadi, dengan banyaknya peraturan yang telah diterabas tadi, saya sangsi menteri BUMN saat ini sedang berusaha membersihkan dan mengembalikan nama baik BUMN,” ujarnya.
“BUMN yang seharusnya memberi keuntungan dan berkontribusi pada APBN, ironisnya justru banyak rugi dan berutang. Kita pun masih melihat BUMN jadi wadah penampungan tim sukses, bahkan di masa tertentu menjadi sapi perah kepentingan bisnis atau politik,” tutup Fadli Zon. (dal/fin/ima)