Tuntut Kejelasan Status, Honorer Non-Database Brebes Ngadu ke DPRD

BREBES, radartegal.com - Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Non Database Gagal CPNS 2024 mendatangi kantor DPRD Brebes, Kamis 18 Desember 2025. Kedatangan mereka tidak lain untuk menuntut kejelasan status mereka setelah gagal di seleksi CPNS tahun lalu.

Ratusan honorer non-database tersebut ditemui langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Brebes Ferry Anggrianto dan sejumlah anggota DPRD lainnya di ruang rapat Komisi I DPRD Brebes.

Dalam audiensi tersebut, mereka meminta agar dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka menyatakan, setelah gagal di CPNS 2025 lalu, hingga saat ini status mereka belum jelas.

Ketua Aliansi Non Database Gagal CPNS 2024 M. Fajrullah mengatakan, kedatangan mereka tidak lain untuk meminta kejelasan terkait status ratusan tenaga honorer non-database. Sebab, setelah gagal di CPNS 2024 lalu saat ini statusnya belum jelas.

BACA JUGA: Hari Ini 3.352 Honorer Pemalang Dilantik Jadi PPPK Paruh Waktu

BACA JUGA: SK PPPK Paruh Waktu untuk 3.962 Tenaga Honorer Diserahkan, Bupati Tegal: Solusi Terbaik Hindari PHK Massal

"Kita berharap ada kejelasan terkait status kami dan pemerintah bisa mencarikan solusinya," ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya audiensi ini 150-an tenaga honorer non-database bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Pasalnya, setelah beberapa waktu lalu ke pusat, kata dia, dikembalikan lagi ke daerah.

"Kalau kemarin alasannya kan NIK-nya terblokir. Namun, setelah kita ke pusat katanya dikembalikan lagi ke daerah, jadi kita berharap 150-an orang ini bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu," terangnya.

"Dan kami harap anggota dewan dapat mengawal ini semua. Dan tadi dewan akan memberikan perlindungan," lanjutnya.

BACA JUGA: Kenaikan Insentif Guru Honorer di 2026, Menjadi Kado di Hari Guru

BACA JUGA: Aliansi Honorer Non Database BKN Kabupaten Tegal Audiensi dengan DPRD: Mohon Kejelasan Status Kami!

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Brebes Ferry Anggrianto pihaknya akan mencarikan solusi terkait aspirasi honorer non-database tersebut. Dan pihaknya akan berkomunikasi dengan kementerian yang ada di pusat.

"Nanti kita akan berkomunikasi dengan kementerian yang ada di Jakarta. Intinya kita akan kawal," pungkasnya.

Sumber: