Ditanya Soal Korupsi dan Gratifikasi di Jateng, Ketua DPRD Beberkan Ini Pada Dialog Hakordia 2025

SEMARANG, radartegal.com - Ketua DPRD Jateng, Sumanto beri jawaban jelas dan lugas saat ditanya soal antisipasi korupsi dan gratifikasi di Jawa Tengah pada acara dialog Peringatan Hari Anti korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Peringatan Hakordia tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 berlangsung Kamis, 4 Desember 2025. Selain Ketua DPRD Jateng Sumanto, Pemprov menghadirkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Ahmad Luthfi, serta Wagub Taj Yasin.

Acara yang terselenggara bersamaan dengan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) itu mengangkat tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif”.

Antisipasi Korupsi dan Gratifikasi

Dalam sesi dialog, Ketua DPRD Jateng Sumanto menjawab pertanyaan soal langkah dewan dalam mengantisipasi dinamika kasus korupsi dan gratifikasi di wilayahnya. 

BACA JUGA:Resmikan Pembangunan Jalan Desa Gantiwarno, Ketua DPRD Jateng Sumanto Sampaikan Hal Ini

BACA JUGA:Pemprov Jateng Gandeng Pemerintah Inggris, Perkuat Infrastruktur Logistik

Sumanto menegaskan bahwa DPRD memperkuat peran anggaran sebagai wujud nyata pencegahan korupsi.

“Kami menekankan fungsi budgeting. Tahun ini APBD Jateng mencapai Rp24 triliun, dan kami punya hak di sana,” ujar Sumanto.

Ia menjelaskan bahwa proses penganggaran berlangsung transparan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci utama.

“Di budgeting ini, kades dan bupati sudah paham soal transparan karena setiap orang bisa memasukkan aspirasi. Sistem yang sudah transparan ini membuat semua orang dapat mengakses. Jadi publik bisa mengetahui program mana saja yang menjadi prioritas,” lanjutnya.

BACA JUGA:Tren Harga Pangan Terus Meningkat, Ketua DPRD Jateng Sumanto: Jangan Malu Jadi Petani

BACA JUGA:Marak Alih Fungsi Lahan, Petani di Jateng Diminta Tak Jual Sawahnya

Sumanto juga menyoroti pentingnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membaca kebutuhan warga.

Sumber: