Kerepotan Saat Urus Adminduk, Warga di Pantura Tegal Minta Ada Fasilitas MPP

WARUREJA, radartegal.com - Saat mengikuti reses Ketua DPRD Kabupaten Tegal belum lama ini, warga Pantura tepatnya di Kecamatan Warureja maupun Suradadi menginginkan adanya fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) di wilayah mereka. Sehingga, mereka akan lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). 

Itu, mereka sampaikan saat mengikuti reses Ketua DPRD Kabupaten Tegal Wasbun JK belum lama ini. Ketua DPRD pun memberikan tanggapannya.

"Kami berharap di Pantura Warureja ada MPP. Sehingga ketika kami mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) tidak harus ke Slawi," kata Suprapto warga Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja.

Menurut Suprapto, selama ini warga kerepotan saat mengurus adminduk. Sebab, untuk menuju ke Slawi jaraknya sangat jauh.

BACA JUGA: Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Hadiri Kajian Kebangsaan Sosialisasi 4 Pilar

BACA JUGA: Perhatian Pemkab Terhadap Difabel Belum Maksimal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Bilang Begini

"Jika ditempuh menggunakan sepeda motor, perjalanan bisa sampai satu jam, sedangkan jika menggunakan mobil, lebih dari itu. Itu pun kalau tidak macet. Kadang di Kemantran macet, sehingga bisa sampai dua jam," ucapnya.

Suprapto mengatakan, sebenarnya kendala pembuatan adminduk tidak hanya karena jarak tempuh. Ketika berkas adminduk tidak lengkap, maka pemohon atau warga harus kembali lagi, sehingga perjalannya bisa sampai dua kali.

"Untuk bolak baliknya itu butuh waktu, biaya dan tenaga. Sehingga, kami mohon agar MPP hadir di Pantura agar pelayanan bisa lebih dekat," ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tegal H. Wasbun JK mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi itu kepada Pemerintah Daerah. Usulan itu sangat baik dan sangat dinanti-nanti oleh masyarakat.

BACA JUGA: Dilantik Jadi Ketua DPRD Kabupaten Tegal, H Wasbun Jauhara Khalim Janjikan Hal Ini

BACA JUGA: Hadir di Musrenbangcam, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Ingatkan Hal Ini

"Karena selama ini, masyarakat kesulitan untuk mengurus adminduk atau administrasi lainnya. Seperti perizinan, pembuatan SIM, pelayanan hukum dan pelayanan publik lainnya," ujar Wasbun. 

Wasbun menambahkan untuk pembangunan MPP, biayanya memang tidak sedikit. Selain biaya, personel atau petugasnya juga harus ada. Karena itu, pembangunan MPP di Pantura harus dimusyawarahkan lebih dulu.

Sumber: