Paguyuban Wali Murid SD Tarik Iuran, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal: Segera Panggil Disdik

TEGAL, radartegal.com - Paguyuban wali murid salah satu Sekolah Dasar (SD) diduga melakukan tarikan iuran. Itu, disampaikan salah satu peserta reses Ketua Komisi 1 DPRD Kota TEGAL Moh. Muslim, Minggu 3 Agustus 2025 sore.

Terkait itu, Komisi 1 DPRD akan segera memanggil Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Komite. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi laporan yang disampaikan warga dalam resesnya.

"Tadi ada laporan dari peserta reses terkait adanya paguyuban wali murid menarik iuran, bukan sumbangan. Kalau sumbangan itu insidentil dan sudah umum," kata Muslim saat ditemui usai reses.

Nah, kata Muslim, karena tadi yang dilaporkan itu iuran, maka itu menyalahi aturan. Karenanya, pihak dia akan menindaklanjuti laporan terkait tarikan iuran paguyuban wali murid itu.

BACA JUGA: Prihatin Siswa SD Belajar Sambil Lesehan, Anggota DPRD Kota Tegal Ini Rogoh Kocek Pribadi untuk Beli Kursi

BACA JUGA: Darurat, Anggota DPRD Kota Tegal Perjuangkan Perbaikan Jembatan di Dua Kelurahan

"Kita akan berkoordinasi dengan Disdik, Kepala sekolah dan Komite sekolahnya untuk melakukan klasifikasi. Kami wajib menegur dan memberikan peringatan kalau memang itu benar tarikan iuran," ujarnya.

Selain itu, kata Muslim, dalam reses kali ini juga disorot terkait persoalan banjir. Menurutnya, banjir itu merupakan persoalan klasik. 

"Maka pada kesempatan ini ada usulan normalisasi sungai Kali Sipesing. Sebab, saat ini mengalami sedimentasi yang cukup parah," terangnya.

Akibat sedimentasi itu, air yang seharusnya mengalir ke arah utara terhambat dan mengarah ke kali kemiri melalui saluran di Sumurpanggang, sehingga kerap menyebabkan banjir. Pemerintah juga sudah berupaya mengatasinya dengan membuat rumah genset dan pengerukan di Kali Kemiri, namun memang belum teratasi.

BACA JUGA: Bahas Laporan APBD 2024, Banggar DPRD Kota Tegal: Realisasi Pendapatan Capai 95 Persen

BACA JUGA: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disampaikan dalam Paripurna DPRD Kota Tegal

"Selanjutnya, kami meminta kepada DPU untuk membuat rekayasa agar air mengalir ke laut. Karena banjir mengakibatkan dampak bagi masyarakat, terutama biaya layanan kesehatan yang membebani APBD," pungkasnya.

Sumber: