Fraksi PKB Bersyukur, Bantuan Insentif Guru Madrasah Naik di 2024

RADAR TEGAL - Bantuan insentif bagi guru Madrasah di Kota Tegal direncanakan akan mengalami kenaikan dalam APBD 2024. Karenanya, Fraksi PKB DPRD Kota Tegal mengucapkan rasa syukur.

Selanjutnya, Fraksi PKB berharap bantuan tersebut dapat kembali dinaikan. Utamanya, dalam APBD 2024 ubahan.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin mengatakan Fraksi PKB dalam rapat paripurna persetujuan APBD 2024 menyampaikan beberapa catatan. Itu, seperti tertuang dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan juru bicara Eko Susanto.

"Ada beberapa catatan yang kami sampaikan dalam pandangan akhir kami. Hal itu, disampaikan dalam pandangan akhir,"katanya.

BACA JUGA:Habib Ali Tidak Setuju Karaoke dan Tempat Hiburan Malam Subur Kembali di Kota Tegal

Menurut Habib Ali, dalam pandangan fraksi tersebut pihaknya mengucapkan rasa syukur adanya kenaikan bantuan insentif guru Madrasah. Selanjutnya, dia juga berharap agar hal serupa dapat terjadi dalam APBD 2024 ubahan.

"Syukur alhamdulillah ada kenaikan bantuan insentif guru Madrasah di APBD 2024 murni. Kita berharap, agar ada kenaikan juga dalam ubahan,"ujarnya.

Selanjutnya, kata Habib Ali, Fraksi PKB juga menyoroti beberapa hal lainnya. Di antaranya, meminta agar manajemen RSUD Kardinah dan semua OPD, utamanya apotek serta obat-obatan dilakukan audit publik.

"Dalam rangka peningkatan PAD, kami juga berharap agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan gudang instalasi uji. Karena sudah di biayai anggaran milyaran rupiah,"ujarnya.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Habib Ali Mendorong Pembelajaran di Sekolah Kota Tegal Tetap 6 Hari

Selanjutnya, kata Habib Ali, fraksi PKB juga menyoroti hal-hal dalam pembahasan masih dimungkinkannya untuk di usulkan program kegiatan prioritas. Tetapi dalam pembahasan tim APBD dan TAPD ternyata justru yang sudah dianggarkan malah di coret.

"Seperti, realisasi TPA Bokong Semar, yakni penghapusan pembebasan lahan masuk  ke lokasi senilai Rp1 Milyar dan IPAL Rp1 Milyar di pangkas,"tandasnya.

Kemudian, ujar Habib Ali, tentang FS Raperda evaluasi minuman 0% beralkohol di APBD 2024. Dirinya meminta agar tidak diusulkan, karena sesuai pembahasan di 2024.

"Namun kenyataannya dipaksakan untuk dimunculkan. Bahkan dalam pembahasan APBD ada yang mengusulkan untuk dilakukan voting,"jelasnya.

Sumber: