6 Fraksi di DPRD Kota Tegal Soroti Rencana Kenaikan Pendapatan dalam APBD Perubahan 2023

RADAR TEGAL - Enam fraksi di DPRD Kota Tegal menyoroti rencana kenaikan pendapatan dalam perubahan APBD 2023. Hal itu, mereka sampaikan saat rapat paripurna yang berlangsung Kamis, 14 September 2023 siang.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro yang didampingi Wakil Ketua Habib Ali Zaenal Abidin dan Wasmad Edy Susilo. Hadir dalam kegiatan, Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono dan sejumlah pejabat serta anggota Forkopimda setempat.

Juru bicara Fraksi PAN Nurfitriani dalam penyampaiannya mengatakan dari aata RAPBD, Proyeksi pendapatan daerah terlihat meningkat hingga Rp94,8 M. Fraksinya mempertanyakan, apakah target tersebut cukup realistis. 

Sebab, kata Nurfitriani, dari data realisasi APBD selama 7 tahun berturut turut sejak 2016 realisasi pendapatan daerah selalu dibawah target atau gagal tercapai. 

"Artinya pasti ada yang salah dalam perencanaan atau implementasi atas target pendapatan setiap tahun tersebut. Tentu TAPD sudah tahu apa permasalahannya,"ujarnya.

Karena itu, imbuh Nurfitrini, Fraksi PAN meminta agar badan anggara DPRD menjalankan fungsi kontrolnya dengan sungguh sungguh. Kemudian, Pemkot harus melakukan eavaluasi atau koreksi menyeluruh atas tata Kelola pendapatan daerah sehingga lebih rasional dan realistis.

"Serta tidak menetapkan APBD diluar kemampuan fiscal daerah. Jika Alasannya adalah ketidak cermatan atau kesalahan perencanaan, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan dan koreksi,"tandasnya.

Sementara juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Sutari menyebut, pihaknya akan maksimalkan waktu pembahasan yang ada. Mengingat waktu efektif bagi pelaksanaan kegiatan sudah semakin dekat.

"Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar APBD perubahan 2023 menjadi titik percepatan pelaksanaan kegiatan APBD 2023 secara utuh. Karena sampai hari ini banyak kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang belum dilaksanakan,"tandasnya.

Moh. Saefudin dari Fraksi Gerindra mengatakan tahun ini merupakan perubahan anggaran terakhir dalam tahapan lima tahunan RPJMD 2019-2024. Menurut pihaknya, selama itu Pemkot tidak pernah mampu memenuhi target PAD. 

"Kenaikan PAD tiap tahun memang ada tetapi angkanya tidak sebanding dengan prosentase capaian target yang telah ditetapkan,"ujarnya.

Karenanya, ujar Saefudin, rasionalisasi anggaran yang telah dilakukan oleh pemda dalam perubahan ini akan dibahas bersama DPRD. Untuk Gerindra meminta agar secara konsisten untuk tidak menambah belanja.

"FraksiPartai Gerindra juga minta kepada Pemda agar konsisten memperbaiki indikator kinerja pembangunan daerah disetiap OPD yang belum memenuhi target. Ini penting karena akan dipertanggungjawabkan diakhir masa jabatan walikota,"tandasnya.

Adapun fraksi Golkar meminta agar mekanisme perubahan anggaran ini tidak menjadi formalitas belaka. Artinya, Pemkot jangan gegabah dalam menyusun APBD, dan menganggap ketidakakuratan perencanaan dan penganggAran nantinya dapat disesuaikan melalui mekanisme perubahan APBD. 

Sumber: