Sudah Ada 3 Nama, Seleksi Sekda Kabupaten Tegal Mendapat Sorotan Komisi I DPRD

RADAR TEGAL- Seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal yang sudah mengerucut ke 3 nama menuai sorotan dari Komisi I DPRD Kabupaten Tegal. Mengingat Pemilu 2024 sudah di depan mata, Sekda Kabupaten Tegal terpilih nantinya harus tidak berpolitik alias netral.

“Sekda terpilih jangan dijadikan alat politik memenangkan salah satu caleg atau bupati. Harus benar-benar netral sesuai dengan aturan ASN,” ujar Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal H Khaeru Soleh, Selasa 11 September 2023.

Diakuinya, tugas sekda Kabupaten Tegal ke depan cukup berat, karena menghadapi Pemilu 2024. Karenanya, sekda terpilih harus netral dan jangan menjadi alat politik.

Selain netral, sekda Kabupaten Tegal terpilih juga harus luwes berkomunikasi dengan Forkopimda. Karena mereka mitra strategis dalam pembangunan di daerah. 

BACA JUGA:Calon Sekda Kabupaten Tegal Mengerucut ke 3 Nama, Bupati Diminta Tidak Salah Pilih

BACA JUGA:Banyak Mobil Damkar yang Rusak, Ini Kata Sekda Brebes

“Paling tidak diadakan lagi coffe morning setiap minggu atau sebulan sekali. Ini untuk menjalin keakraban dan pemecahan masalah yang timbul di masyarakat,” ucapnya.

Dikatakannya, tahapan seleksi terbuka Sekda Kabupaten Tegal saat ini tinggal menunggu keputusan Bupati Tegal untuk menunjuk satu nama. Soleh berharap, bupati memilih yang terbaik. 

Memiliki kredibilitas, isi tas dan kapasitas.

“Artinya isi tas, jadi Sekda tidak memikirkan pendapatan pribadi. Kalau seperti itu, saya yakin tidak akan korupsi,” ujarnya. 

BACA JUGA:Pelantikan Sekda Definitif Pemalang Molor Lagi, Begini Penjelasan Pj Sekretaris Daerah

BACA JUGA:Bupati Tegal Umi Azizah Buka Suara soal Seleksi Jabatan Sekda, Pesannya Begini

Menurut dia, jika sekda Kabupaten Tegal memiliki kemampuan yang mumpuni, maka bisa menjabarkan dan melaksanakan visi misi Bupati. Tidak hanya mampu hal tersebut, tetapi juga memiliki kredibilitas untuk bisa netral dalam berpolitik. 

Dia menyarankan, sekda Kabupaten Tegal juga harus bisa menjembatani antara eksekutif dan legislatif, sehingga tujuan untuk pembangunan bisa berjalan lancar. Selain itu, juga bisa mengayomi bawahannya, sehingga pegawai bisa maksimal bekerja dan berjalan sesuai dengan tupoksinya. 

Sumber: radartegal.disway.id