Soal APBD-P 2022, DPRD Desak Pemkab Tegal Minta Maaf: Bukan Malah Sampaikan Tidak Perlu Risau

SLAWI, RADARTEGAL.COM - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal, M. Khuzaeni mendesak Pemkab Tegal agar segera meminta maaf kepada masyarakat. 

Itu karena persetujuan APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tegal tahun 2022 mengalami kegagalan. 

“Harusnya Pemkab Tegal gentle menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat atas gagalnya penetapan APBD Perubahan 2022. Bukan malah menyampaikan tidak perlu ada kerisauan,” kata M. Khuzaeni yang juga Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal, Senin 7 November 2022. 

BACA JUGA:Ini Syarat Kenaikan Pangkat Pengabdian Anggota Polri, Wakapolres Tegal: Tidak Serta Merta Diberikan

Jeni (sapaan akrab M. Khuzaeni) menyatakan, gagalnya penetapan APBD-P 2022 ini, merupakan kali pertama dalam sejarah berdirinya Kabupaten Tegal. Jeni menilai, itu sebagai preseden buruk.

Hal itu harus diakui Pemkab Tegal dan sebagai pelajaran untuk di masa mendatang. Akan tetapi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa kali berstatemen bahwa gagalnya APBD-P 2022 merupakan hal yang wajar dan tidak perlu risau. 

“Jangan menganggap sepele, karena minimal kita telah menghabiskan anggaran lumayan banyak untuk penyusunan APBD Perubahan mencapai ratusan juta rupiah, bahkan bisa hampir miliaran rupiah,” tegasnya.

BACA JUGA:Bupati Tegal Tandatangani Perkada, BPKAD: Perubahan APBD 2022 Bukan Hal yang Wajib

Lebih lanjut dikatakan, pengeluaran anggaran dalam penyusunan APBD-P, mulai dari kegiatan RKPD Perubahan, kegiatan KUA-PPAS Perubahan dan kegiatan RAPBD Perubahan dan kegiatan lainnya. 

“Bila dijumlahkan, berapa angka yang telah dikeluarkan,” cetusnya.

Jeni membeberkan bahwa masyarakat juga kecewa dengan gagalnya bantuan hibah yang dialokasikan dalam APBD-P 2022.

BACA JUGA:HUT Dua SMP Negeri di Kramat Sama, Kok Bisa Begitu? Kepala Sekolah Bilang Begini

Selain itu, kegiatan fisik yang dianggarkan di APBD-P 2022, juga tidak bisa dilaksanakan.

Hal itu perlu direnungkan bahwa gagalnya APBD Perubahan tidak boleh terjadi kembali, karena tetap saja masyarakat dirugikan.

Sumber: