Warga di Pantura Tegal Kesulitan Memakamkan Keluarganya yang Meninggal Dunia
RESES DPRD - Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal saat menggelar reses.-TEGUH M/RADAR TEGAL GROUP-
KOTA TEGAL, radartegal.com- Warga yang tinggal di 6 Rukun Warga (RW) dari dua Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal mengalami kesulitan saat akan memakamkan keluarganya yang akan sudah meninggal. Pasalnya, lokasi makam yang berada di Dukuh Mejabung yang biasanya digunakan sudah tertutup dan hanya dibuka khusus untuk warga sekitarnya.
Sebenarnya mereka bisa memakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Panggung. Namun, biaya yang dibutuhkan cukup banyak, sehingga banyak warga yang tidak mampu.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal Edy Suripno mengatakan, saat dirinya menggelar reses belum lama ini mendapatkan keluhan dari warga di Kelurahan Panggung. Mereka kesulitan mendapatkan lokasi pemakaman.
"Sedikitnya enam RW dari dua kelurahan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, mengeluhkan sulitnya mendapat lahan TPU," katanya.
Pria yang akrab disapa Uyip itu merinci, mereka yang kesulitan untuk memakamkan berasal dari RW 09, 10, 11 dan 13 Kelurahan Panggung, RW 10 serta 11 Kelurahan Mintaragen. Mereka ini adalah warga yang tinggal di sebelah utara jalur Pantura Kota Tegal.
Menurut Uyip, warga sempat mengusulkan untuk dibuatkan makam di sebelah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Jalan Batamsari. Namun, ada sejumlah kendala yang diperkirakan akan ditemui.
"Pertama, di dekatnya ada lahan 10 hektare yang telah dihibahkan untuk pengembangan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Kota Tegal," katanya.
Kedua, ujar Uyip, wilayah pesisir Pantura Kota Tegal, masih belum bisa lepas dari permasalahan air laut pasang atau rob. Kedua hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan.
Karenanya, kata Uyip, pihaknya akan mendorong ada kebijakan agar warga dari enam RW itu bisa dimakamkan di TPU Panggung. Nantinya, akan dibicarakan dengan pengelola TPU.
"Tinggal bagaimana nanti, teknisnya kita akan bicarakan dengan pengelola. Apakah untuk enam RW ini bisa ada subsidi, bisa ada kebijakan lainnya, kita akan coba carikan jalan keluarnya, pungkas Uyip. (muj/ima)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: