Bantah Suap DPR, Bupati Merauke Minta Pernyataannya soal Pemekaran Papua Tidak Dipelintir

MERAUKE - Bupati Merauke, Papua, Romanus Mbaraka, menyebut pernyataannya telah dipelintir. Sehingga seolah-olah, dia memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua tersebut.

Bupati Merauke pun mengklarifikasi pernyataannya terkait perjuangan mendorong pengesahan revisi UU Otsus Papua dan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

"Saya memohon agar tidak dipelintir atau dipelesetkan. Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI," tegas Romanus dalam keterangannya, Jumat (15/7).

Selain mengklarifikasi pernyataannya, Romanus juga memohon maaf kepada dua anggota DPR RI, Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun. Keduanya disebutkan dalam video sambutan pidatonya di halaman kantor Bupati Merauke.

"Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komarudin Watubun dan Bapak Yan P Mandenas yang saya sebutkan nama mereka dalam sambutan di halaman kantor Bupati beberapa hari lalu setelah kembali mengikuti penetapan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan menjadi Undang-Undang di DPR RI 30 Juni 2022 lalu,” tuturnya.  

Romanus mengakui dua wakil rakyat di Senayan itu disinggungnya dalam pidato, karena sudah banyak membantu terwujudnya daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan. Namun, menurut Romanus, pidatonya tidak dimuat utuh alias dipenggal-penggal.

Sehingga terkesan Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun menerima uang untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua. Romanus menegaskan rakyat di Merauke, Boven Digoel, Mappi, serta Asmat selama kurang lebih 20 tahun berjuang agar Papua Selatan menjadi sebuah provinsi. 

Perjuangan mereka akhirnya terwujud, tak lepas dari dukungan kedua anggota DPR yang disebutnya. "Mereka memperhatikan kami masyarakat selatan Papua, kesempatan mendengar aspirasi, sosialisasi, dan membuka ruang diskusi dalam berbagai kesempatan RDP dan reses."

"Bukan kami menyuap mereka. Itu tidak benar sama sekali. Dan sekali lagi saya sampaikan ini perjuangan dan penantian kami yang lama hampir 20 tahun lebih," tuturnya.

Romanus juga mengatakan bahwa perjalanan mewujudkan Provinsi Papua Selatan dengan semangat jiwa dan raga serta tekad yang bulat semata-mata demi kesejahteraan rakyat di wilayah paling timur Indonesia.

“Banyak pejuang telah meninggal tetapi api perjuangan ini tidak pernah padam dan sekali lagi bukan dengan penyuapan. Yang lain mungkin kontra dengan kami, tapi kami sepakat sehati menerima pemekaran," terangnya.

Karena itu, Romanus mengaku heran jika dituduh menyuap anggota dewan di Senayan sebagaimana ramai diperbincangkan.

“Kami di selatan Papua (Merauke) tak memiliki uang. Dari mana bisa didapatkan uang untuk menyuap wakil rakyat di Senayan. Sekali lagi kami tak lakukan,” tegasnya.

"Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI. Karena kami tak punya uang. Anggaran pembangunan di Merauke tidak cukup, sehingga harus bermandikan keringat dan air mata darah  membangun tanah Selatan Papua  khususnya daerah ini,” imbuhnya.

Sumber: