Ini 5 Nama Menteri yang Dirumorskan Dipecat Jokowi dari Kabinet Indonesia Maju

Beberapa nama mulai santer dikabarkan akan masuk Kabinet Indonesia Maju, yang disebut-sebut akan dirombak, Rabu (15/6) hari ini. Nama-nama yang muncul mengenai siapa yang akan diganti dan penggantinya, memang mulai berseliweran di lingkungan Istana dua hari terakhir. 

Paling santer adalah kabar adanya kader Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Kabar reshuffle semakin panas, karena rumorsnya ada 5 menteri yang terpental.

Ke-5 nama menteri yang keluar dari kabinet juga sudah beredar luas di kalangan politisi dan wartawan. Ada juga menteri yang digeser, serta wakil menteri yang naik posisinya sebagai menteri.

Kabarnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan digantikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan posisi Erick Thohir nantinya akan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Kursi kosong di Menteri Kesehatan nantinya akan diisi oleh Dante Saksono Harbuwono yang saat ini merupakan Tim Dokter Kepresidenan Republik Indonesia.

Selain itu dari 5 kementerian diisukan terkena reshuffle ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang akan digantikan oleh Keta Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan posisi terakhir adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang nantinya akan digantikan oleh Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia.

Selain dari 5 kementerian diisukan terkena reshuffle juga dikabarkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan meningglkan kabinet ini. Nah selanjutnya ada Menteri Pariwisata dan EkonoIndomi Kreatif Indonesia Sandiago Uno. 

Namun, Pramono Anung menampik kabar tersebut, dan menegaskan kembali kebijakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid II sepenuhnya kewenangan Jokowi.

"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," ujar Pramono. (dis/zul)

Sumber: