Jokowi Harus Pecat Luhut dan Bahlil, Jika Tak Berani Bisa Dimaknai Isu Tiga Periode Perintah Presiden

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, diminta untuk dipecat Presiden Joko Widodo. Permintaan itu diungkapkan aktivis Nicho Silalahi, Rabu (6/4).

Nico beralasan kedua bawahan Jokowi ini dengan berbagai alasan terus menggaungkan isu tiga periode presiden. Menurutnya, jika Jokowi tidak bertindak setelah isu keterlibatan kedua menterinya dalam penundaan pemilihan umum (pemilu), maka bisa dimaknai bahwa isu tiga periode merupakan perintah presiden.

“Kalau Jokowi ga Pecat 2 Mentrinya Maka Wacana 3 Periode Itu Atas Perintah Jokowi, Ia ga sih ? ,” katanya melalui akun sosial medianya, Rabu (6/4).

Dia menyinggung soal pernyataan Jokowi ketika baru melantik para menterinya pada 2019 lalu yang mempertegas bahwa tak ada visi-misi menteri, yang ada visi-misi presiden.

“Bukankah Jokowi sudah mengatakan ‘Tidak Ada Visi dan Misi Mentri Yang Ada Visi dan Misi Presiden’, ia ga Tante @puanmaharani_ri ?,” jelasnya.

Diketahui, pernyataan Jokowi tersebut ditegaskan agar tak ada lagi hal-hal yang diributkan setelah ada keputusan dalam rapat.

Sebelumnya permintaan serupa juga diungkapkan politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Selasa (5/4). Deddy menduga kuat bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden didorong oleh dua pembantu Presiden Joko Widodo tersebut.

“Kelihatannya didorong oleh beberapa ketua partai politik dan juga menteri investasi serta menteri koordinator maritim dan investasi,” ujarnya lewat akun media sosial pribadi, Selasa (5/4).

Deddy Sitorus meminta Luhut dan Bahlil untuk membaca kembali konstitusi. Di mana dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tegas membatasi masa jabatan presiden.

"Kami ingatkan Pak Luhut dan Pak Bahlil bahwa konstitusi sudah mengatur bahwa pemilihan presiden dilakukan setiap lima tahun sekali,” katanya.

Pihaknya meminta kepada Luhut dan Bahlil untuk tidak menampar, apalagi menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan isu penambahan masa jabatan presiden demi mendapatkan kekuasaan. (fajar/zul)

Sumber: