Supaya Suara PDIP di Basis 'Keramat'-nya Aman, Puan Maharani Harus Bela Warga Wadas

Ketua DPP PDIP Puan Maharani harus turun tangan agar suara partai moncong putih di Jawa Tengah (Jateng) sebagai basis 'keramat'-nya terjaga.

Puan yang juga berasal dari dapil Jateng harus menginisiasi terbentuknya kembali kepercayaan masyarakat. Pasalnya, peristiwa Wadas memunculkan respons negatif kepada Ganjar Pranowo.

PDIP dikenal sebagai partainya wong cilik, sehingga, sudah semestinya PDIP bersikap dan membela warga Wadas yang teraniaya. Apalagi, mereka yang tak setuju merasa terancam terusir dari tanahnya, hanya karena alasan proyek strategis nasional.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.

“Dikhawatirkan akibat respon negatif Gubernur Jateng yang terkesan tidak berpihak kepada masyarakat akan menggerus dukungan traditional PDIP, khususnya di wilayah Purworejo," ujar Satyo.

Dalam momen saat ini, Puan Maharani mestinya bisa memiliki inisiatif lebih dengan cepat merespon dan berdiri bersama masyarakat Wadas. Dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, Puan bisa merebut hati masyarakat dengan berdiri paling depan menentang penggusuran sewenang-wenang oleh penguasa

"Demi menjaga basis 'keramat' PDIP di Jateng, Mbak Puan bisa menginisiasi terbentuknya kembali kepercayaan masyarakat Jawa Tengah. Saat ini mungkin momen Mbak Puan dapat mengerek elektabilitasnya asalkan berpihak kepada masyarakat sesuai dengan kapasitasnya sebagai ketua DPR," pungkas Satyo saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/2).

Sebelumnya diberitakan, dua pejabat di Jawa Tengah dianggap gagal menjalankan tugasnya sebagai petinggi daerah dalam melindungi keamanan rakyatnya. Keduanya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi

Pernyataan itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin terkait aksi represif aparat di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

"Ini kan tugas kepala daerah dan Kapolda itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, bukan melakukan tindakan sebaliknya," kata Ujang Komarudin, Kamis (10/2).

 Khusus untuk Ganjar, Ujang memandang perlu ada teguran dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan gubernur sampai menjabat dua periode. (rmol/zul)

Sumber: