Diduga Patok Tarif Promosi Jabatan Tertentu di Pemkot Bekasi, Kasus Pepen Terus Didalami

Diduga Patok Tarif Promosi Jabatan Tertentu di Pemkot Bekasi, Kasus Pepen Terus Didalami

Diduga memberikan patokan standar pemberian sejumlah uang agar dipromosikan menduduki jabatan tertentu di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, kasus Wali Kota Bekasi (nonaktif) Rahmat Effendi (RE) alias Pepen terus didalami.

Saksi-saksi yang telah diperiksa yaitu, Inayatullah selaku kepala Dinas Pendidikan Pemkot Bekasi; Junaedi selaku lurah Sepanjang Jaya, Kota Bekasi; dan Rudi selaku staf Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Pemkot Bekasi.

Harga yang dipatok merupakan materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (11/2).

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya patokan standar pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi dari tersangka RE yang salah satunya adalah promosi menduduki jabatan tertentu di Pemkot Bekasi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan Jumat malam (11/2).

Dikutip dari RMOL, tim penyidik juga tengah mendalami terkait dugaan setoran uang dari para PNS, pemotongan anggaran kelurahan, hingga dana pribadi lurah di Kota Bekasi.

Pepen beserta delapan orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (6/1) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (5/1).

Kedelapan orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ali Amril (AA) selaku direktur PT MAM Energindo (ME); Lai Bui Min alias Anen (LBM) selaku swasta; Suryadi Mulya (SM) selaku direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR); Makhfud Saifudin (MS) selaku camat Rawalumbu; M. Bunyamin (MB) selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Selanjutnya, Mulyadi alias Bayong (MY) selaku lurah Jatisari; Wahyudin (WY) selaku camat Jatisampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) selaku kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Pemkot Bekasi pada 2021 menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp286,5 miliar.

Ganti rugi dimaksud di antaranya, pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Atas proyek-proyek tersebut, tersangka Pepen diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

Sebagai bentuk komitmen, tersangka Pepen diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk "Sumbangan Masjid".

Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaannya, yaitu Jumhana yang menerima uang sejumlah Rp4 miliar dari Anen; Mulyadi yang menerima uang sejumlah Rp3 miliar dari Makhfud dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di wilayah yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp100 juta dari Suryadi.

Sumber: