Fahri Hamzah Setuju Ibu Kota Negara Dipindah Tapi Bukan di Kalimantan, Papua Lebih Cocok

Dipilihnya Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menimbulkan pro kontra publik. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menolaknya.

Bahkan, akibat pertentangan itu berimplikasi pada soal hukum seperti yang dialami Edy Mulyadi. Lantaran pernyataannya, Edy Mulyadi dilaporkan warga Kalimantan yang tersinggung dengan kata-katanya. 

Mayoritas mereka yang mendukung kebijakan pemerintah itu, menganggap Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pusat pemerintahan. Alasannya, pemukiman dan penduduk sudah sangat padat. 

Sementara yang kontra, menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahasnya karena masih pandemi Covid-19. Apalagi diprediksi untuk membangun sebuah ibu kota negara baru membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Selain akan menyedot triliunan duit APBN, pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang baru juga belum tentu berhasil. Setidaknya ada lima negara di dunia yang gagal memindahkan ibu kotanya, sebut saja Myanmar tidak perlu jauh-jauh.  

Nah, dukungan pemindahan ibu kota baru ini didukung juga oleh Fahri Hamzah. Padahal sebelumnya, mantan pimpinan DPR RI periode 2001-2019 itu, dikenal kerap mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tapi, kali ini Fahri Hamzah setuju memindahkan ibu kota tapi bukan ke Provinsi Kaltim, melainkan Papua. Dia menyarankan hal itu ke Presiden Jokowi bukan asal bunyi atau asbun, tetapi dengan alasan-alasan yang masuk akal. 

Menurut Fahri Hamzah, pemindahan ibu kota ke Papua dinilai sebagai alternatif yang paling pas untuk menyeimbangkan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. 

"Sebenarnya gak fair pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Karena tadi sudah disebut oleh pak Gubernur dari sisi pendapatan perkapita, dan lainnya sudah tinggi," ujar Fahri Hamzah melalui unggahan video di kanal youtube Fahri Hamzah Say. 

"Kalau mau iya pindahnya ke Papua, harus serius nih. Kita keluar dari negara Asia menjadi negara pasifik. Jadikan laut sebagai medan baru kita seperti poros maritim pikirannya Pak Jokowi," sambung Fahri Hamzah. 

Lebih lanjut, politisi Partai Gelora Indonesia ini menilai lokasi Papua Tengah dinilai cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan Indonesia yang baru. 

"Anda bikin basis di Biak atau Nabire di Papua Tengah ngomong sama Amerika sekarang kita komunikasinya melalui pasifik. Kita sekarang menjadi negara pasifik saja, nggak usah negara Asia," jelas Fahri Hamzah. 

"Sebab di negara Asia ini sudah banyak pemain-pemain lama. Mari kita main laut, misalnya kan begitu. Itu ide besar jadi enak diskusinya," tegasnya seperti yang dikutip dari suara.com. 

Sontak unggahan video tersebut langsung menuai perhatian warganet. Sebagian besar dari mereka setuju dengan pemikiran Fahri Hamzah tersebut. 

Sumber: