Jika Jokowi Ngotot Pindahkan Ibu Kota Negara, PKS Ingatkan Akan Banyak 'Layangan Putus'

Ngototnya pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) dicurigai ada banyak kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Bisa jadi kecurigaan itu benar, karena pemerintah dan DPR RI terkesan kejar tayang menyelesaikan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Kecurigaan itu pun diungkapkan Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal. Dia mengatakan PKS tegas menolak pemindahan ibukota negara itu.

Alasannya, saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman varian Omicron yang sangat serius mengancam keselamatan rakyat. "Sebaiknya pembahasan RUU IKN ditunda dan perlu kajian lebih mendalam terkait aspek geografi dan sosial budaya," kata Iqbal kepada wartawan, Senin (17/1).

Dia mengatakan, memindahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kalimantan Timur bukanlah hal yang mudah. Hal ini akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga, karena akan ada banyak pasangan harus menjalin hubungan jarak jauh.

Selain itu, akan banyak pula anak yang berkurang kasih sayangnya, karena ayah atau ibunya bekerja jauh. Iqbal memperkirakan, apabila pemerintah tetap memaksakan pemindahan itu, akan ada banyak kasus "layangan putus" perselingkuhan bahkan perceraian akibat ambisi segelintir elite.

"Memindahkan Ibu Kota bukan sekadar memindahkan bangunan, tetapi memindahkan kehidupan rumah tangga masyarakat. Kehidupan rumah tangga setiap warga itu kompleks, ada kehidupan ekonomi mereka," katanya.

"Ada kehidupan sosial mereka yang dipertaruhkan termasuk hubungan suami istri serta pendidikan anak anak mereka. Nasib relasi dengan keluarga besar," pungkas Iqbal. (rmol/zul)

Sumber: