Kota Tasikmalaya Nomor Satu Paling Miskin di Jabar

Rencana Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf mengeroyok penanggulangan kemiskinan oleh sejumlah dinas mendapat respons positif. Sebab, selama ini alokasi belanja untuk urusan persoalan sosial terbilang minim, serta program yang digulirkan cenderung belum tepat sasaran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi menjelaskan pihaknya dalam waktu dekat segera menuntaskan Raperda Penanggulangan kemiskinan. Di sana, kriteria warga miskin bakal diatur secara eksplisit supaya pembagian tugas atau beban daerah dan pusat dalam mengurangi kemiskinan warga bisa terspesifikasi.

“Perda yang kami susun nanti bakal jadi guiden pemangku kebijakan, supaya niatan Pemkot yang beritikad serius menangani kemiskinan bisa beriringan dan tepat sesuai harapan,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, kategori miskin nantinya diklasifikasi, dimana pelaksana di level kelurahan, RT/RW bisa secara eksplisit mendata warga miskin masuk kategori mana saja. Mulai absolut, kultural atau pun struktural.

“Jadi program yang akan dikeroyok dinas-dinas daerah itu lebih jelas. Jika tidak diberi panduan yang jelas, dikhawatirkan persepsinya jadi berbeda-beda,” kata Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan itu.

Gilman menyebut, ada kesamaan gerak antara DPRD dan Pemkot. Mengingat ini menjadi tugas utama penyelenggara pemerintahan dalam menyejahterakan masyarakat. Apalagi, lanjut Gilman, saat ini pemerintah pusat, tengah melakukan akselarasi terkait dengan penuntasan masalah kemiskinan absolut.

Meski di Kota Resik tingkat kemiskinan absolutnya relatif rendah dan tidak menjadi perhatian pusat untuk diintervensi melalui program khusus. Karena di Jabar tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya itu nomor satu, sebesar 13,13 persen.

"Tapi, Kota Tasik itu tidak termasuk dalam kategori kemiskinan absolut yang saat ini menjadi konsen pusat. Absolut di sini definisinya mereka yang tidak bisa berupaya meningkatkan kesejahteraan, seperti warga difabel, manula, dan lain dalam kriteria semacam itu,” tuturnya.

Kota Tasikmalaya sendiri, lanjut Gilman, lebih dominan kemiskinan struktural dan kultural. Mulai dari korban kebijakan atau sulitnya lapangan dan peluang kerja, serta kemiskinan kultural bagi yang malas bekerja.

“Maka kita dorong Pemkot lebih mengutamakan mengatrol penghasilan warganya, bagaimana warga meningkatkan potensi diri, lebih berdaya dan bisa hidup mandiri, lewat program-program pemberdayaan dari Pemkot,” ungkapnya.

Selama ini, kata dia, program bertema urusan kemiskinan belum efektif menekan angka kemiskikan. “Justru prediksi kami faktor-faktor intervensi pusat yang justru efektif menekan kemiskinan di daerah,” analisis dia. (igi/zul)

Sumber: