Vaksinasi Booster Sebaiknya Juga Diberikan ke Pekerja seperti Aparat dan Wartawan

Vaksinasi booster atau dosis ketiga Covid-19 rencananya akan dimulai pertengahan Januari ini. Selain kepada yang kondisi tubuhnya rentan, vaksin booster sebaiknya diprioritaskan kepada para pekerja.

Alasannya, mereka juga yang paling rentan terpapar Covid-19 seperti tim medis, aparat, hingga para pekerja media atau wartawan. Hal itu diusulkan Ahli Epidemiologi, Dicky Budiman, kemarin.

“Yang berisiko tinggi dari sisi pekerjaan atau pun kondisi tubuh itu harus dalam tanggungan Pemerintah. Gratis di sini dalam tanda kutip ya, bukan gratis sama sekali tapi biayanya ditanggung oleh Pemerintah,” kata Dicky kepada Rakyat Merdeka.

Vaksin Covid-19 merupakan hak bagi masyarakat. Jika vaksin booster ini nantinya bisa gratis, maka Pemerintah telah sukses menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat.

Dosen Griffith University Australia ini juga meminta Pemerintah memperhatikan masyarakat miskin agar bisa menerima vaksin booster.

Mereka bisa menerima haknya untuk mendapatkan vaksin yang pembayarannya sudah ditanggung di dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Iya nanti kan ada masyarakat umum yang menjadi anggota BPJS atau anggota asuransi lain, yang nanti bisa dibayar sama asuransi itu,” terangnya.

PBI BPJS Kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayarkan Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Nantinya, vaksin booster ini akan mendorong perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS untuk segera melakukannya.

Sementara untuk rencana vaksin booster mandiri atau pembayaran yang ditanggung oleh individu penerima vaksin, Dicky menyatakan tidak masalah. Tapi dengan catatan, harganya harus seragam.

Jangan seperti tes antigen atau Polymerase Chain Reaction (PCR), yang harga tertingginya sudah ditetapkan, tetapi di lapangan masih ada yang harganya di atas ketentuan.

“Vaksin booster ini harus distandarkan harganya ya. Dipertimbangkan harga ekonominya yang layak,” saran Dicky.

Dia yakin, jika skema vaksin booster bagi kelompok prioritas ditanggung Pemerintah, maka pelaksanaannya akan berjalan lancar. Berkaca dari vaksinasi dua dosis, meski digratiskan, nyatanya masih banyak masyarakat di daerah yang tidak mau divaksin. Apalagi, kalau berbayar.

“Jika yang berisiko tinggi yang dikejar untuk mendapatkan vaksin booster tidak membayar, saya kira ini tidak mengganggu ya,” tegasnya. (rmid/zul)
 

Sumber: