Biaya Umrah Bisa sampai Rp50 Juta, Amphuri Minta Pemerintah Subsidi Karantina dan PCR-nya

Selain itu, biaya pemberangkatan yang mengalami pembengkakan juga menjadi problem tersendiri bagi jemaah. Terlebih lagi, pemerintah sampai hari ini belum memberikan subsidi biaya perjalanan maupun biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan jemaah, baik itu PCR maupun karantinanya.

”Nanti kalau sudah ada kepastian, terus sudah ada surat dari Kementerian Agama untuk pelaksanaannya, baru kita bahas lagi, apakah memang ada bantuan subsidi atau tidak. Sekarang kan belum jelas. Jadi saya belum bisa jawab apakah nanti ada subsidi atau tidak,” lanjutnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Amphuri, Firman M Nur mengatakan, pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait pembukaan umrah bagi jamaah asal Indonesia. ”Tetapi, sangat disayangkan sampai hari ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan tersebut. Ini yang membuat kami bertanya, ada apa sebenarnya,” kata Firman, Selasa, 2 November.

Selain itu, Firman menilai pemerintah terlalu lama menyelesaikan kendala yang dihadapi seperti masalah barcode vaksin Indonesia, yang informasinya masih belum terbaca di Saudi. Juga terkait syarat perjalanan umrah yang mewajibkan vaksin covid-19 dosis lengkap untuk jenis yang diakui Saudi, sehingga perlu adanya vaksin booster.

“Mustinya Kementerian Kesehatan sudah bisa mengantisipasi, bahkan kami pun telah menyatakan kesiapan jika dilibatkan,” lanjutnya. (fin/zul)

Sumber: