Bantuan Yatim Piatu Dianggarkan Rp11,6 Triliun, Politisi PAN: Kalau Menkeu Tidak Setuju, Keterlaluan

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengusulkan anggaran bansos 2022 untuk anak yatim, piatu, ataupun yatim dan piatu sebesar Rp11,64 triliun. Target penerimanya adalah 4.386.893 anak.

Rinciannya 3.453.128 anak yatim usia sekolah dan 963.855 anak yatim belum sekolah. Jumlah anak calon penerima ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Semua anak calon penerima itu, tidak hanya anak yatim akibat orang tuanya meninggal karena Covid-19. Jadi sudah gabungan antara anak yatim korban Covid-19 dan anak yatim murni," kata Risma, saat rapat bersama dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (20/9).

Adapun besaran bansosnya, lanjut Risma, Rp 200 ribu per bulan untuk anak yatim usia sekolah selama 12 bulan. Sedangkan anak yatim belum sekolah mendapatkan bansos Rp 300 ribu per bulan selama 12 bulan.

Risma menambahkan, pihaknya juga mengusulkan anggaran tambahan untuk Program Kartu Sembako sebesar Rp 14.160.000.0000 dengan target penerima sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Indeks bansosnya Rp 200 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan.

Jadi, total usulan tambahan anggaran Kemensos adalah Rp 25.809.385.200.000. Risma menyebut, usulan anggaran tambahan ini belum masuk ke dalam usulan RAPBN.

Sebab, saat dia mengusulkan, Kementerian Keuangan sudah terlanjur menyampaikan usulan RAPBN kepada DPR. "Akan kami usulkan kembali ke Kementerian (Keuangan) karena sebetulnya ini secara informal sudah disetujui," ujarnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan anggaran bansos anak yatim Rp11,6 triliun itu harus disetujui, karena menyangkut anak yatim. Terlebih, sudah 76 tahun Indonesia merdeka, belum pernah 'diketok palu' anggaran untuk anak yatim piatu.

Jika disetujui, maka hal ini akan menjadi sejarah bagi republik ini. "Jadi kalau Menteri Keuangan (Sri Mulyani) tidak setuju, itu keterlaluan menurut saya," kata Yandri

Adapun Komisi VIII satu suara menyetujui anggaran tambahan ini dan mendukung agar pemerintah juga menyetujuinya. "Kita akan tetap lobi ke berbagai pihak terutama ke bendahara negara," pungkasnya. (fin/zul)

Sumber: