Diduga Tergoda Jatah Kursi Kabinet, PAN Akhirnya Merapat ke Koalisi
![Diduga Tergoda Jatah Kursi Kabinet, PAN Akhirnya Merapat ke Koalisi](https://radartegal.disway.id/ll/2108/zulhas-1.sqt.jpg)
Kekuatan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bertambah. Ini setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung.
PAN disebut sebagai sahabat baru dalam koalisi. Bergabungnya PAN diduga karena partai yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) tersebut tergoda kursi kabinet.
"Sejatinya PAN sudah tepat berada pada jalur oposisi bersama dengan Demokrat dan PKS. Tapi, mereka lebih memilih dekat dengan kekuasaan ketimbang berlawanan dengan koalisi pemerintah. Saya menduga ini gara-gara kursi di kabinet. Jadi apa pun dilakukan oleh PAN," kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie di Jakarta, Minggu (29/8).
Alasannya, Zulhas sebagai Ketua Umum DPP PAN pernah duduk di posisi menteri. Menurutnya, Zulhas canggung, karena tak duduk di kabinet.
"Sejak Zulhas jadi Ketum, mereka maunya bermain politik safety. Kalau PAN masih dikendalikan Amien Rais, maka akan sulit bagi PAN untuk koalisi ke pemerintahan Jokowi," jelasnya.
Sementara itu, hadirnya PAN dalam koalisi, menurut analisis Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengisyaratkan dua hal.
Pertama, PAN akan secara resmi bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Konsekuensinya akan mendapatkan jatah menteri. Sehingga dimungkinkan terjadinya reshuffle kabinet. "Bisa dapat jatah menteri atau posisi lain setara kementerian," ujar Karyono.
Yang kedua, PAN masih mungkin di posisi abu-abu. Artinya bukan partai koalisi, bukan juga oposisi. Menurutnya, hubungan PAN dengan pemerintahan Jokowi cukup mesra. Sikap PAN juga kerap mendukung agenda dan kebijakan pemerintah.
Dampak PAN bergabung dalam koalisi, maka pemerintahan semakin tangguh. Sebaliknya kekuatan oposisi semakin loyo. Tetapi di sisi lain ada harapan.
Salah satunya, menurut Karyono bisa mendapat manfaat elektoral dari sebagian masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. "Asalkan oposisi mampu mengelola isu yang bisa menarik simpati publik," pungkasnya. (rh/zul/fin)
Sumber: