Fraksi PDI-Perjuangan Beri Catatan Terkait LKPJ Bupati Brebes Terkait APBD TA 2020

Selasa (10/8) lalu, DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan rapat paripurna tentang Pengambilan Keputusan Bersama Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes TA 2020. 

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDI-Perjuangan memberikan beberapa catatan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes TA 2020. 

Dalam rapat paripurna, Pimpinan sidang dipimpin langsung Teguh Wahid Turmudi, Wurja dan Zubad Fahillatah. 

Bupati Idza dalam sambutannya, memberi apresiasi serta penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD. 

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan M. Rizki Ubaidilah mengatakan, dalam pandangan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Brebes terkait LKPJ APBD TA 2020, pihaknya memberikan beberapa catatan atas Raperda Kabupaten Brebes tantang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun lalu. 

Berbagai catatan tersebut di antaranya, Fraksi PDI-Perjuangan meminta kinerja pemerintah daerah (pemda) diperbaiki dalam merealisasikan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Di mana PAD saat ini hanya bisa mencapai 36 71 persen dari rencana anggaran yang mencapai Rp413.148.097.000. Atau terrealisasi sebesar Rp151.659.662.919,01. 

"Kami memahami pandemi Covid-19 menghambat beberapa sektor yang bisa menjadi masukan bagi PAD Brebes. Namun, kebijakan pendapatan daerah mestinya tetap menjadikan prioritas mengingat Brebes memiliki wilayah yang cukup luas," terangnya. 

"Dan kita harapkan inovasi giat yang berdampak positif ke masyarakat agar digalakan di masa-masa sulit seperti sekarang. Jadi, pandemi bukan menjadi alasan bagi OPD untuk tidak melakukan inovasi giat untuk kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka," lanjutnya. 

Catatan lainnya, kata dia, Kabupaten Brebes masih belum bisa ke luar dari zona Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan (BABS). Selain itu, angka kematian ibu (AKI) di Brebes juga tergolong masih tinggi. 

"Jadi kami Fraksi PDI-Perjuangan berharap ke depan ada serapan anggaran yang baik untuk penanganan kasus tersebut," jelasnya. 

Ditambahkannya, masih tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa di TA 2020 menjadi cacatan Fraksi PDI-Perjuangan. 

Di mana, silpa TA 2020 sebesar Rp181.482.467.546,57. Tingginya silpa tersebut disebabkan perencanaan yang buruk ditambah penyerapan anggaran yang rendah. 

"Karena itu, Fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada bupati Brebes untuk menilai dan mengevaluasi OPD di tiap tahun anggaran diingatkan bila silpa masih tinggi. Dan sebaliknya, jika bekerja bagus diberi apresiasi," tambahnya. 

Sumber: