Rawan Konflik! Pasokan Vaksin Kabupaten dan Kota Alami Ketimpangan

Rawan Konflik! Pasokan Vaksin Kabupaten dan Kota Alami Ketimpangan

Pasokan vaksin antarkabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami ketimpangan atau tidak adil. Hal ini rawan menimbulkan konflik kepentingan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tegal, pasokan vaksinnya tidak sesuai dengan jumlah penduduk atau sasaran vaksinasi.

Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan, dirinya tidak sedang berprasangka buruk. Namun ketimpangan pembagian yang mengakibatkan kelangkaan vaksin di satu daerah dan melimpahnya vaksin di daerah lain dapat menciptakan kerawanan sosial dan memunculkan konflik kepentingan.

"Termasuk fenomena politik,” kata Bupati Tegal Umi Azizah, usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru, Selasa (3/8).

Rendahnya capaian target vaksinasi, tambah Umi Azizah, menempatkan Kabupaten Tegal berada di urutan terbawah di Jawa Tengah murni disebabkan pasokan vaksin dari pusat maupun provinsi sangat sedikit. Alokasi vaksin ini sifatnya given dan hanya menyampaikan kebutuhan. Sementara yang membagi adalah provinsi dan Kementerian Kesehatan. 

"Jika dilihat dari jumlah tenaga vaksinatornya sudah sangat mencukupi. Jumlah vaksinator di Kabupaten Tegal sebanyak 1.699 orang yang terdiri dari 1.662 orang tenaga kesehatan (nakes) Pemkab Tegal, 30 orang dari nakes TNI, dan 7 orang dari nakes kepolisian," katanya. 

Dengan jumlah tersebut, pihaknya mampu melakukan vaksinasi hingga 10 ribu orang per hari. Sebenarnya ketimpangan alokasi antarkabupaten kota di Jawa Tengah dapat dikendalikan.

Pemerintah provinsi bisa lebih objektif melihat permasalahan di daerah dengan mengoptimalkan jalur komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah.

"Saya tak menampik, awal bulan Agustus 2021 ini ada pasokan vaksin lagi dari pemerintah provinsi. Jumlahnya sebanyak 23.448 dosis. Rinciannya, 16.320 dosis untuk suntik pertama dan 7.128 dosis untuk suntik kedua," tambahnya.

Permintaan yang sampaikan ke gubernur mulai direspon setelah disampaikan fakta jika kebijakan pembagian vaksin belum proporsional karena tidak memperhatikan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang terbanyak ke lima di Jawa Tengah. (guh/ima)

Sumber: