Gawat! Kematian Akibat Corona Melonjak, Stok Vaksinnya Tinggal Tersisa untuk Sebulan

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin menegaskan akan berjuang menyuarakan agar vaksin kembali tersedia dan percepatan vaksinasi dapat dilaksanakan. Ia mengatakan stok vaksin di Indonesia kian menipis, dan informasi terbaru tersisa 22 juta dosis.

"Perkiraan hanya cukup untuk satu bulan kedepan,” ujarnya lewat keterangan resminya, Kamis (29/7).

Alifudin berharap pemerintah sebagai leading sektor vaksinasi terus berupaya maksimal, untuk menambah jumlah stok vaksin.

"Jika ada perusahaan atau industri yang coba-coba beli vaksin lalu di timbun untuk nantinya diperjualbelikan akan saya awasi, mudah-mudahan saja tidak ada hal yang demikian,” tambahnya.

Alifudin pun mengaku akan berupaya mengkomunikasikan kepada Kementrian Kesehatan agar stok vaksinasi yang ada sekarang bisa disebar secara merata. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga menyebar secara nasional.

“Masalah pendataan yang harus lebih sederhana dan akurat juga harus diperhatikan, pasalnya dari setiap proses vaksinasi itu seharusnya sudah masuk ke dalam data program atau website yang sudah dibuat Kementrian Kesehatan, atau ada di website peduli lindungi, namun kadang kala dalam proses vaksinasi masih memakai pelaksanaan manual seperti kebutuhan foto kopi ktp dan lainnya,” tutupnya.

Sementara itu, hasil penelitian UNICEF dan Our World in Data menyebutkan sekitar 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan masyarakat AS yang hanya sebesar 63 persen.

Sedangkan penerimaan masyarakat Jepang terhadap vaksin sebesar 71 persen, masyarakat Singapura 80 persen dan masyarakat Inggris sebesar 84 persen.

Berdasarkan data tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memaksimalkan sumberdaya untuk mempercepat vaksinasi. Pemerintah tidak bisa beralasan vaksinasi lambat karena penolakan di kalangan masyarakat.

"Faktanya lebih banyak masyarakat yang mau divaksin. Bahkan di beberapa tempat banyak yang rela antri berlama-lama agar dapat divaksin," tegas Mulyanto, Kamis (29/7).

Karena itu, lanjut Mulyanto, pemerintah harus tanggap dengan antusiasme masyarakat ini. Pemerintah harus siapkan stok vaksin yang cukup termasuk perbanyak sentra vaksinasi. Salah satu caranya bisa dengan melibatkan kader PKK dan Posyandu di RW se-Indonesia.

"Pemerintah harus fokus melayani masyarakat yang mau vaksin sambil terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya vaksin," imbuh Mulyanto.

Masih berdasarkan survey yang sama diketahui jumlah masyarakat Indonesia yang tidak bersedia divaksin sebesar 8 persen. Jumlah ini relatif kecil dibanding dengan Singapura yang sebesar 9.4 persen penduduk.

Sementara masyarakat Inggris yang menolak vaksin sebesar 12 persen, Jepang sebesar 13 persen. Sedangkan masyarakat AS yang menolak vaksin sebesar 29 persen. Angka penolakan di AS ini hampir empat kali dari Indonesia.

Sumber: