PPKM Darurat, PKL Trasa Mendapat Dana Kompensasi Rp1 Juta dari GP Ansor

Organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tegal membagikan uang kompensasi bagi pedagang kaki lima di Trasa. 

Langkah Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tegal ini pantas ditiru oleh pemerintah.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tegal Nurfanani mengatakan, 
uang kompensasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bersedia menutup warungnya selama pemberlakuan PPKM Darurat Jateng-Bali mulai 3-20 Juli 2021. Besarnya uang kompensasi Rp1 juta untuk setiap PKL. 

Gerakan bagi kompensasi bagi PKL dilakukan dengan keliling Kota Slawi. Mereka mendatangi satu persatu PKL yang masih buka. Diawali dari Taman Rakyat Slawi (Trasa), Alun-alun Hanggawana, dan sejumlah jalan yang ditutup selama PPKM Darurat. 

Tidak hanya membagikan uang, GP Ansor juga memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya PPKM Darurat. Hampir semua PKL yang didatangi dan mendapatkan bantuan, bersedia menutup tempat dagangnya. 

"Kegiatan itu juga didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tegal Akmad Uwes Qoroni," katanya.

PC GP Ansor Kabupaten Tegal, tambah Nurfanani,  sangat menyadari bahwa PPKM Darurat berimbas kepada perekonomian masyarakat. Termasuk para PKL yang sepi pembeli akibat akses jalan menuju tempat dagangnya ditutup. Sebagai bentuk kepedulian GP Ansor terhadap para PKL, pihaknya memberikan bantuan uang untuk kehidupan selama pelaksanaan PPKM. 

"Tapi kami mengimbau untuk tutup sementara selama PPKM," tambahnya. 

Saat ditanya jika PKL itu tetap berjualan, Nurfanani menegaskan bahwa pihaknya hanya sebatas mengimbau dan bukan aparat yang bisa menutup PKL. Jika mereka tetap berjualan, bukan menjadi tanggung jawabnya untuk menertibkan. 

Jika pemerintah akan menutup PKL, harusnya ada kompensasi. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

PG Ansor baru bisa membantu sekitar 51 pedagang dengan nilai kompensasi Rp1 juta per PKL. Sesuai dengan survei GP Ansor ada sekitar 3 ribu PKL di wilayah Kota Slawi yang terdampak program pemerintah tersebut. 

PC GP Ansor berharap pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada PKL dan hal ini semestinya sudah dipikirkan pemerintah. 

Menurut dia, anggaran Pemkab Tegal untuk penanganan Covid-19 sangat besar. Anggaran itu bisa digunakan untuk memberikan kompensasi bagi para PKL. Pemkab tidak usah khawatir dengan proses administrasi, karena anggaran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

"Tidak ada yang susah untuk penggunaan anggaran Covid-19. GP Ansor siap back up karena ini untuk kepentingan masyarakat," tandasnya. (guh/ima)

Sumber: