Sempat Geger Karena Saldo Bantuan Nol Rupiah, KPM Akhirnya Terima Sembako BPNT

Sempat tertunda menerima Bantuan Sosial (Bansos) sembako lantaran saldo e-warung mendadak nol rupiah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kecamatan Brebes akhirnya dapat menerima seluruh bantuan, kemarin (Minggu, Red). 

Bantuan yang diperoleh tersebut berupa beras, telur, daging ayam hingga buah-buahan. 

Diinformasikan sebelumnya, KPM dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di salah satu desa di Kecamatan Bulakamba mengaku kebingungan karena saldo di kartu E-Warung mendadak nol rupiah, Sabtu (17/4) lalu. Padahal saat dicek saldo ada. Namun saat hendak diambil saldo tersebut menjadi nol rupiah. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Pemberdayaan Bantuan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Brebes Hasan Basri memastikan, semua KPM sudah mendapatkan bantuan. Mereka, yang tadinya tertunda sudah mendapatkan bantuan pada Minggu (18/4) lalu.

"Kalau tidak salah, anggota kami sudah mengecek dan sudah dicairkan di agen yang bersangkutan pada Minggu, kemarin," ujarnya, Senin (19/4) di ruangannya. 

Dijelaskannya, selain KPM penerima BPNT, pencairan juga dilakukan kepada KPM Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp225 ribu. Bahkan, pencairannya sebelum KPM penerima BPNT. 

"Untuk bansos sembako ini, KPM ada yang langsung mencairkan sekaligus Rp800 ribu dalam bentuk barang. Ada juga yang bertahap Rp400 ribu untuk dua bulan terlebih dahulu," terangnya. 

Dijelaskannya, awal mula saldo mendadak nol rupiah berawal lantaran ada kartu para PKM yang belum aktif. Hal itu berdampak pada proses pencairan. Padahal kartu itu memiliki batas waktu pemakaian. Kalau tidak segera dipakai, maka bantuan akan diblokir. Untuk mengatasi itu, agen membantu KPM agar bisa diaktifkan ke bank. 

"Dari pengakuan petugas kami di lapangan, proses pengecekan saldo dan pencairan sudah seizin KPM. Jadi sudah tidak ada masalah lagi, apalagi KPM sudah menerima bantuan berupa barang dan termasuk uangnya," jelasnya. 

"Saat ini kami masih melakukan pendataan terkait jumlah KPM yang mengalami masalah yang sama," pungkasnya. (ded/ima)

Sumber: