Izin Impor Beras 1 Juta Ton Belum Diterbitkan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum menerbitkan izin impor beras 1 juta ton. Kemendag masih mempertimbangkannya dengan melihat kondisi dalam negeri.

"(Kemendag) Belum terbitkan izin impor beras.'' ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Didi Sumedi, kemarin (12/3).

Izin belum juga diterbitkan lantaran pemerintah tengah mempertimbangkan di mana bulan depan beberapa daerah sudah masuk musim panen.

"Tentunya kondisi dalam negeri, seperti musim panen akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan impor,'' jelasnya.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas berpendapat, impor beras belum sepatutnya dilakukan saat ini. Sebab berdekatan dengan masa panen raya.

"Kalau dikatakan (pemerintah) untuk menjaga stok, itu tidak bisa dijadikan alasan,'' ujar Dwi Andreas.

Saat ini, kata dia, produksi beras dalam negeri dalam posisi aman. Oleh karena itu, Perum Bulog harus meningkatkan daya serap petani dalam negeri dan memperbaiki manajemen tata kelola beras di gudang agar kualitas beras tetap terjaga.

"Kalau untuk stok, kenapa tidak ambil dari petani. Bulog ini hanya menyerap 1,4 juta ton dari petani, padahal seharusnya bisa menyerap gabah dan beras sampai 2,5 juta ton," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo sudah meminta kepada Bulog untuk terbuka terkait dengan cadangan beras nasional sebagai bentuk transparasi agar tidak ada kebijakan impor.

"Impor itu dilakukan ketika cadangan tidak mencukupi, kemudian juga tidak dilakukan pada posisi sedang panen raya. Itu yang menjadi pedoman dalam undang-undang," ucapnya.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menambahkan rencana impor beras satu juta ton untuk cadangan mengindikasikan pemerintah tidak percaya diri dengan pasokan dalam negeri.

Menurut Uchok, seharusnya ada pemberdayaan untuk menyerap beras petani oleh Bulog mengingat jumlah produksi pada 2020 meningkat dan sebentar lagi mulai memasuki masa panen.

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras. Impor terbagi dua yakni, 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras setelah adanya bansos beras PPKM antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19. (din/zul)

Sumber: