Banyak Orang Mampu Beli Gas Melon, 65 Persen Subsidi Elpiji Dinikmati Orang Mampu

Kucuran dana subsidi gas minyak cair atau liquid petroleum gas (LPG) banyak yang tidak tepat sasaran. LPG subsidi justru dinikmati kalangan masyarakat berada.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, berdasarkan data yang didapat sebanyak 65 persen LPG subsidi dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

"Subsidi LPG terjadi ketimpangan. 35 persen dinikmati kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi,'' ujar Ma'ruf Amin, di Jakarta, kemarin (1/2).

Realitas tersebut sangat disesalkan. Sebab pemerintah telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk memberikan subsidi LPG. Tahun ini, pemerintah mengalokasi dana Rp54 triliun untuk subsidi LPG. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 7,5 juta metrik ton LPG untuk masyarakat.

"Kondisi ini ironis. Alokasi subsidi LPG jumlahnya sangat besar, tapi masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," ucap Ma'ruf.

Tak hanya itu saja, kata mantan Ketua MUI itu mayoritas penerima subsidi listrik juga didominasi masyarakat mampu. Hanya saja, Ma'ruf Amin tidak menjelaskan secara detail mengenai persentase masyarakat mampu yang mendapatkan subsidi tersebut.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin menegaskan perlu adanya perbaikan kebijakan sumber energi di Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta keadilan sehingga meningkatkan ketahanan energi nasional.

"Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan," tegasnya.

Data yang diperolehnya, masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik naik dari tahun ke tahun naik. Misalnya, masyarakat miskin menikmati subsidi listrik pada 2017 sebesar sebesar 26 persen dan 2018 naik menjadi 44 persen.

Merespon persoalan subsidi LPG yang tidak sasaran, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarankan agar sistem distribusi elpiji 3 kilogram (kg) dari yang terbuka menjadi tertutup. Menurutnya, dengan sistem ini penyaluran subsidi elpiji menjadi tepat sasaran.

"Jangka pendek dan panjang, pendek ubah sistem distribusi dari terbuka jadi tertutup. Kalau siapapun bisa membeli tanpa sanksi. Di Wonosobo mie ongkol pakai gas 3 kg ada 10 an lebih. Laris sekali, mestinya dia eggak berhak tapi karena nggak ada sanksi," ujar Fahmy.

Ia menjelaskan, sistem penyaluran tertutup ini bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pengenaan barcode.

"Mekanisme banyak cara misalnya barcode tapi harus ada komitmen mau barkode atau digabungkan dalam beras miskin atau penerima subsidi listrik 450 VA," tukasnya. (din/zul)

Sumber: