Dewan Soroti Kelangkaan Pupuk di Brebes

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes menyoroti soal kelangkaan pupuk subsidi di sebuah wilayah di Kabupaten Brebes. Alhasil, Komisi II DPRD Brebes memanggil pejabat Pemkab Brebes dan beberapa pihak terkait termasuk distributor atau supplier pupuk yang ada di Brebes. 

Anggota Komisi II DPRD Brebes Sudono mengatakan, ada beberapa penyebab petani kelimpungan untuk mendapatkan pupuk subsidi pada 2020 lalu hingga awal tahun ini. Termasuk, lambatnya pengusulan Kartu Tani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) kepada Kementerian Pertanian (Kementan). 

"Permasalahan ini harus kita selesaikan. Jangan sampai petani kesusahan mendapatkan pupuk subsidi akan berdampak pada produksi pangan di Brebes," ujarnya. 

Setelah berkoordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi permasalahannya dalam kepemilikan Kartu Tani bagi petani. Pasalnya, Kartu Tani menjadi syarat untuk membeli pupuk bersubsidi. 

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti masih adanya kuota pupuk bersubsidi tahun 2020 lalu yang tersimpan di supplier yang mencapai 2.000 ton lebih. 

"Ternyatakan permasalahannya di kepemilikan Kartu Tani. Jadi harus bisa segera diatasi, sebab kuota pupuk subsidi tahun lalu masih ada," tegasnya.

Ia mengakui, di situasi pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat melakukan kebijakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi mencapai 40 persen. Namun, untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani pada bulan November 2020 lalu jumlahnya sudah terpenuhi. Meski begitu, kenyataan di lapangan, petani kesulitan mendapatkannya. 

"Fakta di lapangan kan banyak petani yang belum masuk ke kelompok tani, sehingga belum memiliki Kartu Tani. Jadi, kita dorong petani bisa masuk ke kelompok tani," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala DPKP Brebes Yulia Hendrawati mengatakan, jika mengakui, di beberapa kecamatan ketersediaan pupuk bersubsidi masih ada. 

"Memang kuota pupuk subsidi masih ada, tapi yang mengaturnya dari pusat, kita akan mengusulkannya. Namun, memang untuk mendapatkannya harus memiliki Kartu Tani," ucapnya. 

Ia mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Termasuk secepatnya mengusulkan ke pemerintah pusat melalui provinsi untuk penambahan kuota penyediaan pupuk dari supplier. 

"Kami akan usulkan penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun 2021 ini. Agar, kebutuhan petani kita tercukupi untuk mengejar target swasembada pangan. Dan juga kami siap ke lapangan untuk mengakomodir petani yang belum memiliki Kartu Tani agar segera mendaftarkan diri," pungkasnya.(ded/ima)

Sumber: