Asesment Nasional (AN) Pengganti Ujian Nasional (UN) Mulai Disosialisasikan

Di sisi lain, jika dibanding UN ongkos atau anggaran konsep AN lebih murah. Sebab, evaluasi AN pembelajaran tidak langsung menyasar pada siswa. AN hanya menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di sekolah.

"AN hanya evaluasi siswa, tentu lebih sedikit, karena kita tidak memberikan tes UN kepada semua siswa. Hanya sampel," kata Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud, Samsuri, menyatakan.

Ainun mengatakan, AN jauh lebih murah karena evaluasi pembelajaran tidak langsung menyasar pada siswa. AN hanya menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di sekolah.

Samsuri menyebutkan, anggaran AN di 2021 sekitar Rp155 miliar. Namun, nominal itu bukan hanya dialokasikan untuk AN, tapi ada pengembangan model-model atau kajian.

"Kemudian terkait sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikullum yang bisa dibilang baru, tapi masih mengadopsi kurikulum 2013," jelasnya.

Sedangkan pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2019, kata Samsuri, dana yang dikeluarkan sebanyak Rp211 miliar. Jumlah ini memang menurun dari anggaran 2018 yang mencapai Rp500 miliar.

"Pada 2020, UN dibatalkan karena kondisi pandemi covid-19. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk UN direalokasi untuk penanganan korona. Jumlahnya mencapai Rp405 miliar," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga meminta petunjuk teknis (juknis) AN kepada Kemendikbud. Ini agar sosialisasi AN dapat segera dilakukan dan pesan yang disampaikan dapat dimengerti secara baik oleh masyarakat.

"Juknisnya belum ada, jadi makanya saya belum bisa mensosialisasikan (AN), saya dasarnya apa mensosialisasikan. Saya kira kendalanya teknis," kata Kepala Bidang SMP dan SMA Disdik DKI Jakarta Muhamad Husin.

Sementara itu, Komisi X DPR-RI juga meminta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menyosialisasikan perkembangan serta konsep Asesman Nasional (AN) kepada publik.

"Pelaksanaan AN akan berlangsung enam bulan lagi, tepatnya April 2021. Namun, sejauh ini pihak Kemendikbud terkesan belum ada kesiapan," kata Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah.

Menurut Ferdiansyah, jika program tersebut disosialisasikan dalam waktu yang mepet, dikhawatirkan satuan pendidikan sulit memahami bagaimana menjalankan AKM itu.

"Kalau program itu disampikan dalam rentang waktu yang ada, sepertinya agak sulit untuk cepat memahami. Apalagi, ada bocoran jika konsep AKM ini tertuang dalam panduan setebal 125 halaman," pungkasnya. (der/zul/fin)

Sumber: