Bantah Hasil Survei, Ruhut Sitompul: Demokrasi Almarhum? Paling Itu Kata Begundal Provokator dan Kadrun

Hasil survei yang menunjukkan Indonesia semakin tidak demokratis dibantah politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, Senin (26/10). Lewat pernyataannya di akun Twitter pribadinya, @ruhutsitompul menyebut orang yang mengatakan demokrasi almarhum di Indonesia merupakan begundal provokator.

“Demokrasi almarhum? kata siapa? Itu tidak benar, paling yang mengatakan almarhum begundal-begundal provokator bersama barisan sakit hati dan tentunya kadrun-kadrun,” kata Ruhut, Senin (26/10), sebagaimana yang dikutip dari pojoksatu.id.

Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat ini menilai rakyat Indonesia sudah cerdas, sehingga tidak terpancing dengan ulah para begundal provokator dan kadrun.

“Rakyat itu diam karena tidak mau dikatakan tong kosong nyaring bunyinya, bangga melihat rakyat Indonesia cerdas. Merdeka,” tandas Ruhut.

Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei tentang Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi mengtakan dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan mencapai 62,4 persen. Namun sejumlah indikasi menunjukkan proses demokratisasi mengalami pelemahan.

“Secara umum saat ini lebih banyak warga yang menilai bahwa Indonesia semakin tidak demokratis, dua kali lipat dari yang menilai Indonesia saat ini semakin demokratis,” kata Burhanuddin dalam rilisnya, Minggu (25/10).

Sebanyak 36 persen publik menyatakan Indonesia menjadi kurang demokratis. Kemudian 37 persen publik menilai keadaan demokrasi di Indonesia saat ini tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya.

Hanya 17,7 persen yang menyatakan Indonesia menjadi lebih demokratis da sisanya 9,3 persen menjawab tidak menjawab.

Survei juga menunjukan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. “Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat (79.6%), makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes (73.8%),” tambahnya.

Tak hanya itu, aparat juga dianggap semena-mena memperlakukan warga yang kerap mengkritisi pemerintah. “Aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa (57.7%),” katanya. (pojoksatu/zul)

Sumber: