Pemerintah Harus Jamin Keamanan Vaksin Conid-19, IDI: Jangan Tergesa-gesa

"Masih kuatnya teori konspirasi dari kelompok-kelompok anti-vaksin, peran MUI dan ormas-ormas Islam menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah dalam sosialisasi vaksin," katanya.

Menurut Endang, masih banyak yang menganggap COVID-19 tidak ada dan hanya konspirasi semata.

"Para ulama dan pemuka agama harus berperan kuat dalam memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 merupakan situasi darurat di tengah polemik apakah vaksin tersebut sudah tersertifikasi halal atau belum," katanya.

Demikian pula soal rencana vaksinasi darurat, pemerintah harus ada penjelasan yang transparan kepada publik. "Jangan sampai karena ketergesa-gesaan akan mempengaruhi rencana dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tiga juta vaksin COVID-19 dari Sinovac siap masuk Indonesia akhir tahun 2020.

“Tiga juta vaksin ini masih ada sertifikasi dari Badan POM, mereka sudah kirim tim ke pabrik Sinovac,” katanya.

Menurutnya, vaksin itu belum bisa langsung digunakan atau perlu waktu untuk kegiatan imunisasi karena harus menunggu uji sertifikasi dari BPOM. “Perlu kehati-hatian karena ini melibatkan kesehatan masyarakat keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek samping dari vaksinasi,” katanya.

Selain tiga juga vaksin COVID-19, ada 15 juta dosis berbentuk bahan baku yang disiapkan akhir tahun dan akan diproduksi oleh Bio Farma. Tak hanya dari Sinovac, alokasi vaksin untuk Indonesia juga datang dari Sinopharm sebanyak 15 juta dosis vaksin mandiri dan Cansino sebanyak 100 ribu dosis.

“Seluruhnya ini akses yang disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres pembelian vaksin dan sekarang disiapkan Permenkes, ini metode pembeliannya perlu dibuat regulasi agar tetap sasaran dan jumlah,” ungkapnya.(gw/zul/fin)

Sumber: